SEPANJANG 2026, hingga akhir Juli, sudah 12 kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK dari total 18 OTT yang digelar (Kompas.com, 30/7/2026).
Angka ini menyentak. Bangsa yang mengaku beragama, tapi ternyata tidak tercermin dalam perilaku para pemimpinnya.
Padahal mereka telah menjalani retret kepemimpinan yang dimaksudkan menjadi bekal moral memimpin daerah.
Sebagian besar dari mereka, sebelum menjabat, bahkan dikenal sebagai pribadi yang taat beragama.
Maka pertanyaan dasarnya adalah apakah sistem itu sendiri yang melahirkan perilaku korup, ataukah religiositas kita yang memang hanya berhenti di ritual?
Deretan OTT itu kini mirip klasemen liga dengan angka-angka yang menampar moralitas dan nilai-nilai kejujuran bangsa.
Baca juga: Hujan Kartu Kuning untuk Gaya Kepemimpinan KDM
Di puncak, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dengan dugaan aliran dana sedikitnya Rp 46 miliar ke PT Raja Nusantara Berjaya, perusahaan keluarganya yang dikondisikan memenangi proyek-proyek daerah (CNN Indonesia, 21/7/2026).
Di bawahnya, Bupati Sukoharjo Etik Suryani dengan barang bukti uang tunai, valuta asing, dan 2,5 kilogram emas senilai total Rp 21,2 miliar dari pemerasan pemotongan insentif pajak pegawai (Media Indonesia, 16/7/2026).
Menyusul Bupati Pati Sudewo dalam kasus pemerasan pengisian 601 jabatan perangkat desa bertarif Rp 165-225 juta per orang dengan uang terkumpul Rp 2,6 miliar, plus dugaan suap proyek DJKA Kemenhub Rp 3,8 miliar semasa menjadi anggota DPR (Tirto.id, 5/7/2026).
Lalu Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang memeras 16 pimpinan OPD dengan target Rp 5 miliar dan terkumpul Rp 2,7 miliar;
Bupati Langkat Syah Afandin dengan barang bukti sekitar Rp 2,27 miliar; Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby yang meminta Toyota Land Cruiser senilai Rp 2,05 miliar sebagai mahar jabatan Sekda; Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dengan barang bukti Rp 2 miliar terkait permintaan THR; Bupati Muara Enim Edison dengan suap Rp 1,6 miliar untuk mengubah temuan BPK; dan Wali Kota Madiun Maidi dengan gratifikasi Rp 1,1 miliar (Kompas.com, 5/7/2026).
Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dan terakhir Bupati Pemalang Anom Widiyantoro (28/7/2026) melengkapi daftar dua belas.
Anatomi Korupsi dari Sisi Psikologi, Sosiologi, BudayaDari sisi psikologi, para pelaku umumnya bukan orang yang sejak awal berniat jahat.
Mereka bekerja dengan mekanisme yang oleh Sykes dan Matza disebut netralisasi, yakni pembenaran-pembenaran halus yang menonaktifkan suara hati.
“Semua orang melakukannya”, “ini untuk mengembalikan biaya politik”, “sebagian saya sedekahkan”.
