BALIKPAPAN, KOMPAS - Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.069 hektar sampai dengan 31 Juli 2026. Organisasi masyarakat sipil menyebut sebagian besar berada di lahan gambut yang beralih fungsi.
BNPB menyebut penanganan Karhutla di Kalteng saat ini difokuskan di Desa Taruna dan Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau. Kegiatan tim gabungan memadamkan dan mendinginkan gambut terbakar dan yang masih mengeluarkan asap.
“Untuk itu, Pemprov Kalteng telah resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga 31 Oktober 2026," kata Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dalam keterangan resmi, Sabtu (1/8/2026).
Data SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat, terdapat 72 titik api di Pulang Pisau dengan tingkat kepercayaan medium hingga tinggi selama 24 jam terakhir pada Sabtu. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak di Kalteng.
Selain di Pulang Pisau, analisis Walhi Kalteng hingga 27 Juli 2026 menunjukkan titik karhutla juga terkonsentrasi di Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebagian besar wilayah itu merupakan kawasan gambut.
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalteng Janang Firman Palanungkai mengatakan, Kalteng punya sekitar 2,55 juta hektar lahan gambut. Sekitar 60 persen area tersebut, kata dia, telah dikuasai berbagai aktivitas korporasi dan proyek strategis nasional (PSN).
Kegiatan tersebut membuka lahan dan membangun kanal-kanal baru. Imbasnya, sebagian area gambut mengering secara masif sehingga kehilangan kemampuan menyimpan air.
"Ketika kemarau datang, lahan yang seharusnya basah berubah menjadi lahan yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan," kata Janang dalam siaran pers bertajuk “Karhutla Meningkat di Kalimantan: Alarm Krisis Ekologi Kembali Berbunyi” di Jakarta pada 29 Juli 2026.
Padahal, rawa gambut yang kondisinya sehat, alami, dan basah bisa mencegah dan memitigasi karhutla. Lahan gambut sehat punya fungsi sebagai “tandon air alami” yang bertindak seperti spons raksasa dengan kemampuan menyerap dan menyimpan air dalam jumlah besar, bahkan saat musim kemarau.
Menurutnya, narasi peladang tradisional sebagai penyebab utama karhutla perlu ditinjau ulang lebih teliti. Buruknya tata kelola lahan gambut, kata dia, justru penyebab karhutla di Kalteng yang sudah berjalan puluhan tahun.
Walhi Kalteng mendesak pemerintah mengevaluasi seluruh aktivitas korporasi dan PSN yang berada di lahan gambut. “Masyarakat Kalteng belum merdeka dari kabut asap akibat rusaknya tata kelola gambut,” kata Janang.
Guna mencegah karhutla meluas di Kalteng, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago telah berkoordinasi dengan tim gabungan di Posko Lapangan Siaga Darurat Karhutla Pulang Pisau pada 31 Juli 2026. Pemerintah melakukan operasi modifikasi cuaca, menambah armada udara, hingga menambah logistik dan peralatan. Di lapangan, kata dia, tim gabungan diminta untuk memadamkan api sedini mungkin sebelum meluas.
“Pantau terus, jangan sampai ada titik api lagi. Kita lebih baik menyelesaikannya saat titik api masih kecil,” kata Djamari.
Sementara itu, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan, sebanyak 500 orang personel tim gabungan turun ke lapangan memadamkan api di Kabupaten Pulang Pisau yang kondisinya paling parah di Kalteng.
Kendati api sudah padam, ia menyebut asap masih keluar dari sumber kebakaran. Itu disebabkan oleh lahan gambut yang terbakar masih menyimpan bara api di kedalaman hingga 8 meter.
“Operasi modifikasi cuaca akan diarahkan di titik ini. Harapannya hujan turun sehingga asap dan api berkurang,” kata Suharyanto.
Ia mengatakan, untuk mengoptimalkan pemadaman bara api di lahan gambut, hujan dari modifikasi cuaca juga akan menambah debit air di embung-embung. Air tersebut akan digunakan helikopter water bombing menyiram sumber asap.
Selain itu, tim gabungan akan mengerahkan bak air portabel berkapasitas 6.000 liter untuk menyiram sumber-sumber asap. Proses pendinginan itu diharapkan bisa mencegah dan mengurangi asap yang timbul agar tak mengganggu kesehatan warga.
