RUANG rapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Senayan, Jakarta, pada akhir Juli 2026 mendadak berubah wujud menjadi sebuah panggung teater emosional sarat dengan keluh kesah birokratis.
Alih-alih menyuguhkan sebuah paparan strategis visioner mengenai arah transformasi pembangunan daerah, cetak biru pengentasan kemiskinan ekstrem, atau terobosan fiskal lokal di tengah turbulensi ekonomi global, ruang sidang terhormat tersebut justru dibanjiri oleh deretan curahan hati atau "curhat" para kepala daerah.
Dari podium kekuasaan yang seharusnya mencerminkan wibawa kenegaraan, para bupati secara terbuka menumpahkan kekecewaan personal mereka.
Poin utamanya begitu klise sekaligus memprihatinkan: anggaran daerah terpangkas oleh kebijakan pusat dan nasib kenaikan gaji mereka tak kunjung terealisasi (Kompas.com, 31 Juli 2026).
Pemandangan ini tidak sekadar menunjukkan dinamika relasi pusat dan daerah, melainkan membuka celah lebar untuk mengintip isi kepala para pemimpin lokal kita hari ini.
Pemandangan semacam ini bukan sekadar sebuah peristiwa politik biasa yang berlalu begitu saja di tengah lalu-lalang berita harian.
Lebih dari itu, fenomena ini memantik sebuah refleksi fundamental dan telak mengenai wajah kepemimpinan lokal di Indonesia hari ini.
Ketika para pemegang otoritas tertinggi di tingkat kabupaten, dimana pundak mereka melekat mandat historis jutaan rakyat, berbondong-bondong meratapi urusan dapur administratif dan pendapatan pribadi di hadapan para legislator, publik berhak mengajukan pertanyaan paling mendasar sekaligus menusuk.
Apakah para pemimpin daerah kita ini benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat yang memilihnya, atau mereka justru sedang terjebak dalam krisis eksistensial kekuasaan yang akut?
Pertanyaan ini menjadi sangat relevan mengingat mandat politik yang mereka emban bersumber dari keringat dan harapan rakyat jelata.
Anatomi PsikologisJika ditelaah fenomena ini secara saksama, jawaban atas pertanyaan tersebut perlahan mulai menyingkap tabir kenyataan pahit.
Ketika panggung kenegaraan, ruang legislasi, dan forum resmi kedewasaan bernegara direduksi sekadar menjadi ajang ratapan personal, kita terpaksa harus sepakat dengan sebuah diagnosis psikologis dan sosiologis: sebagian besar bupati di negeri ini tampaknya belum selesai dengan dirinya sendiri.
Baca juga: Hujan Kartu Kuning untuk Gaya Kepemimpinan KDM
Mereka menduduki singgasana kekuasaan, memegang kendali anggaran miliaran rupiah, dan mengenakan lencana kehormatan kepala daerah, namun secara mental, emosional, dan spiritual, mereka masih bergulat dengan kecemasan-kecemasan kekanak-kanakan yang bersumber dari ketidakamanan personal (personal insecurities).
Kecemasan inilah yang kemudian termanifestasikan dalam bentuk keluhan-keluhan materialistik di ruang sidang resmi negara.
Untuk memahami mengapa fenomena "belum selesai dengan dirinya sendiri" ini begitu berbahaya bagi ekosistem demokrasi lokal, kita harus membongkar anatomi psikologis dari kekuasaan itu sendiri.
Dalam diskursus psikologi politik modern, frasa "belum selesai dengan dirinya sendiri" merujuk pada kondisi psikologis di mana seorang individu menduduki posisi strategis pemegang otoritas atau jabatan publik yang tinggi, namun jiwanya masih membawa beban-beban masa lalu yang belum tuntas.
Beban itu bisa berupa kebutuhan pengakuan eksistensial (recognition) yang tak pernah terpuaskan, dahaga akan validasi status sosial yang berlebihan, traumatisasi masa lalu terhadap kekurangan materi, hingga kecemasan finansial yang akut.
Ketika individu dengan beban psikologis semacam ini memegang kendali atas institusi negara, maka institusi tersebut sering kali dibajak untuk melayani ego pribadi sang penguasa.
Distorsi Orientasi dan Paradoks Feodalisme LokalSeseorang yang sudah "selesai dengan dirinya sendiri" ketika memasuki ruang publik dan memenangkan kontestasi politik akan melihat jabatan sebagai sebuah instrumen pengabdian suci.
Bagi mereka, kekuasaan adalah sarana untuk menunaikan janji-janji moral kepada sejarah dan kemanusiaan.
Orientasi kerjanya sepenuhnya berpusat pada kemaslahatan orang banyak (public good).
Sebaliknya, seseorang yang belum selesai dengan dirinya sendiri akan memperlakukan jabatan politik sebagai alat kompensasi psikologis.
Kursi bupati, mobil dinas berpelat merah, rumah jabatan megah, hingga fasilitas protokoler mewah tidak dilihat sebagai instrumen pelayanan publik, melainkan sebagai obat penenang untuk menyembuhkan luka batin, menambal rasa minder, dan memuaskan ego personal yang tak bertepi.
Baca juga: Darurat Logika Anggaran Program MBG Pasca-Putusan MK
Ketika seorang bupati belum selesai dengan dirinya sendiri dihadapkan pada kenyataan birokratis seperti pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) atau penyesuaian alokasi anggaran dari pemerintah pusat, reaksi psikologis muncul bukanlah refleksi manajerial yang matang.
Mereka tidak membaca situasi tersebut sebagai tantangan struktural yang menuntut kreativitas fiskal, efisiensi birokrasi, atau optimalisasi potensi ekonomi lokal.
Alih-alih demikian, mereka merasakannya sebagai sebuah ancaman personal yang langsung menghujam harga diri dan kenyamanan hidup mereka.
Pemotongan anggaran diterjemahkan secara subjektif sebagai pengurangan "porsi kekuasaan" dan "gengsi sosial", sementara stagnasi gaji dipandang sebagai bentuk ketidakadilan kosmik menimpa diri mereka pribadi, seolah-olah eksistensi mereka diukur dari besaran tunjangan yang diterima.
Di sinilah letak distorsi orientasi kepemimpinan paling kronis di era otonomi daerah saat ini.
Mandat politik yang seharusnya berpusat pada penderitaan rakyat jelata mengalami pergeseran titik gravitasi secara drastis, berputar 180 derajat mengitari pusat gravitasi baru yang bernama: kenyamanan finansial dan gengsi jabatan sang penguasa lokal.
