Padang Pariaman (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan pemulihan 15,6 hektare kolam ikan budi daya yang rusak di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, akibat bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025 dapat selesai dan kembali beroperasi pada akhir September 2026.
"Kami harapkan bisa segera beroperasi kembali, minimal di akhir bulan September, sehingga masyarakat bisa kembali bekerja dan mendapatkan manfaat ekonomi" kata Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktopura saat mengunjungi Padang Pariaman, Sumbar, Sabtu.
Ia mengatakan pemerintah daerah setempat telah membangun atau memperbaiki sarana irigasi kolam. Pemerintah pusat, lanjutnya, juga memberikan bantuan alat berat mini guna mempercepat rehabilitasi saluran dan kolam mengalami kerusakan berat.
Alat berat tersebut, lanjutnya, dikelola pemerintah setempat sehingga dapat digunakan untuk pengembangan kawasan-kawasan sentra produksi budi daya ikan di daerah itu.
"Jadi ini bisa selaras, bagaimana bersama-sama mewujudkan swasembada protein," katanya.
Baca juga: KKP alokasikan Rp10 miliar rekonstruksi bidang perikanan di Agam
Baca juga: KKP salurkan 120 ribu benih ikan pulihkan budidaya di Kabupaten Solok
Selain alat berat, lanjutnya, pihaknya juga memberikan benih ikan, pakan, mesin kapal nelayan, sarana pendingin yang sifatnya sebagai stimulus sehingga dapat mendorong pembudi daya beroperasi kembali.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat, menerima bantuan satu unit ekskavator dari pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan infrastruktur sektor perikanan yang terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi akhir 2025.
"Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha perikanan yang terdampak bencana," kata Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis.
Ia mengatakan ekskavator itu dimanfaatkan untuk memperbaiki lahan, jaringan irigasi, serta jalan produksi yang menjadi penunjang aktivitas pelaku usaha perikanan di daerah tersebut.
Menurut dia, dengan infrastruktur yang rusak kembali diperbaiki maka aktivitas ekonomi masyarakat khususnya di sektor perikanan dapat kembali berjalan optimal pascabencana.
Baca juga: KKP: Anak nelayan dominasi lulusan terbaik pendidikan vokasi
Baca juga: KKP dan ITB kembangkan monitoring penyu semidigital di wilayah 3T
"Kami harapkan bisa segera beroperasi kembali, minimal di akhir bulan September, sehingga masyarakat bisa kembali bekerja dan mendapatkan manfaat ekonomi" kata Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktopura saat mengunjungi Padang Pariaman, Sumbar, Sabtu.
Ia mengatakan pemerintah daerah setempat telah membangun atau memperbaiki sarana irigasi kolam. Pemerintah pusat, lanjutnya, juga memberikan bantuan alat berat mini guna mempercepat rehabilitasi saluran dan kolam mengalami kerusakan berat.
Alat berat tersebut, lanjutnya, dikelola pemerintah setempat sehingga dapat digunakan untuk pengembangan kawasan-kawasan sentra produksi budi daya ikan di daerah itu.
"Jadi ini bisa selaras, bagaimana bersama-sama mewujudkan swasembada protein," katanya.
Baca juga: KKP alokasikan Rp10 miliar rekonstruksi bidang perikanan di Agam
Baca juga: KKP salurkan 120 ribu benih ikan pulihkan budidaya di Kabupaten Solok
Selain alat berat, lanjutnya, pihaknya juga memberikan benih ikan, pakan, mesin kapal nelayan, sarana pendingin yang sifatnya sebagai stimulus sehingga dapat mendorong pembudi daya beroperasi kembali.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat, menerima bantuan satu unit ekskavator dari pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan infrastruktur sektor perikanan yang terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi akhir 2025.
"Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha perikanan yang terdampak bencana," kata Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis.
Ia mengatakan ekskavator itu dimanfaatkan untuk memperbaiki lahan, jaringan irigasi, serta jalan produksi yang menjadi penunjang aktivitas pelaku usaha perikanan di daerah tersebut.
Menurut dia, dengan infrastruktur yang rusak kembali diperbaiki maka aktivitas ekonomi masyarakat khususnya di sektor perikanan dapat kembali berjalan optimal pascabencana.
Baca juga: KKP: Anak nelayan dominasi lulusan terbaik pendidikan vokasi
Baca juga: KKP dan ITB kembangkan monitoring penyu semidigital di wilayah 3T
