Pemerintah mengakui pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan, termasuk Vietnam. Kondisi itu tercermin dari rendahnya bauran energi terbarukan nasional yang masih belum mencapai target pemerintah.
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi, mengungkapkan bauran energi terbarukan Indonesia pada 2025 baru mencapai sekitar 16 persen. Capaian tersebut masih berada di bawah target yang telah ditetapkan pemerintah.
“Tahun lalu energi terbarukan mencapai sekitar 16 persen dari bauran energi kita, masih di bawah target yang kita tetapkan. Sementara itu, di dunia menambah rekor sekitar 800 gigawatt kapasitas energi terbarukan pada 2025 saja,” ujar Edi dalam Indonesia Net Zero Summit 2026, di Jakarta, Sabtu (1/8).
Edi menjelaskan, secara global kapasitas energi terbarukan terus meningkat pesat. China bahkan mencatat penambahan sekitar 500 gigawatt kapasitas energi terbarukan hanya dalam satu tahun. Menurutnya, angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan total kapasitas sistem kelistrikan Indonesia saat ini.
Ia juga menyoroti perkembangan energi surya di berbagai negara. Saat ini, sekitar 30 negara telah memasang lebih dari 1 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya setiap tahun.
Dalam satu dekade terakhir, Vietnam menjadi negara dengan kontribusi terbesar terhadap penambahan kapasitas energi terbarukan di ASEAN. Sementara itu, kontribusi Indonesia masih sekitar 10 persen.
Menurut Edi, keberhasilan Vietnam bukan disebabkan oleh potensi energi surya yang lebih besar dibandingkan Indonesia. Justru, Indonesia memiliki potensi tenaga surya yang diperkirakan mencapai 7.700 gigawatt, salah satu yang terbesar di dunia.
“Vietnam berhasil karena tarifnya jelas, perizinannya sederhana, dan kepastian kebijakan membuat ribuan proyek layak dibiayai hanya dalam waktu beberapa tahun saja,” lanjutnya.
Selain Vietnam, Edi juga mencontohkan India yang dinilai berhasil membangun industri panel surya melalui pemberian insentif bagi sektor manufaktur. Kebijakan tersebut membuat India kini mampu memproduksi puluhan gigawatt modul surya setiap tahun.
“Pelajaran dari setiap negara yang berhasil ternyata sama. Dan ini menyegarkan, karena sederhananya modal itu mengalir karena kepastian, bukan kepada negara dengan sumber dayanya yang terbanyak atau terbaik, melainkan kepada negara dengan aturan yang paling jelas,” jelas Edi.
Asia Tenggara hingga kini baru mampu menarik sekitar 2 persen investasi energi bersih global. Padahal, kawasan tersebut mengonsumsi sekitar 5 persen dari total kebutuhan energi dunia.
“Asia Tenggara hari ini hanya menarik sekitar 2 persen investasi energi bersih global, padahal mengkonsumsi 5 persen energi dunia. Nah, kesenjangan inilah bukan persoalan sumber daya, ini persoalan kebijakan,” pungkasnya.
