Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatatkan realisasi anggaran mencapai Rp3,27 triliun hingga 31 Juli 2026.
IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatatkan realisasi anggaran mencapai Rp3,27 triliun hingga 31 Juli 2026. Jumlah ini setara 31,73 persen terhadap pagu non-Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
Untuk diketahui, pagu anggaran Kementerian PKP meningkat dari Rp10,31 triliun menjadi Rp12,53 triliun, setelah pemerintah menambah anggaran (ABT) sebesar Rp2,219 triliun untuk prioritas pembangunan hunian tetap masyarakat terdampak bencana di Sumatera.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel menyampaikan, pihaknya bakal mengakselerasi pelaksanaan program demi target penyerapan anggaran tercapai sesuai lini masa pemerintahan, seraya menjamin nilai dan kualitas pembangunan.
"Sesuai janji kami, setiap bulan Kementerian PKP akan menyampaikan realisasi, baik APBN dan Program Perumahan dari Kementerian PKP," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (2/8/2026).
Seturut itu, dia menerangkan terkait Program Dukungan Manajemen, yang realisasi anggarannya telah mencapai Rp569,37 miliar atau 62,01 persen. Capaian ini disebut-sebut melampaui target penyerapan awal Agustus dengan deviasi positif sebesar 2,61 persen.
Kemudian, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman secara keseluruhan, yang rampung menyerap Rp2,702 triliun atau 28,77 persen dari target.
Tak hanya itu, terdapat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang tetap menjadi program terbesar Kementerian PKP pada 2026 dengan alokasi anggaran Rp8,57 triliun atau sekitar 68,4 persen dari total pagu kementerian.
Program tersebut ditargetkan menjangkau 400 ribu unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, jumlah usulan program bedah rumah yang diterima mencapai 1.898.275 unit, atau melewati kuota awal.
Saat ini progres pelaksanaan fisik BSPS menunjukkan 91.807 unit berada pada tahap awal pekerjaan, 13.181 unit dalam tahap pelaksanaan lebih dari 30 persen, serta 4.225 unit telah selesai 100 persen. Kementerian PKP juga terus memperkuat akuntabilitas penggunaan dana melalui pelaporan penggunaan bantuan secara bertahap.
Terkait pembangunan hunian tetap korban terdampak bencana alam di Sumatera, pembangunan mencapai 25.606 unit hingga tahun 2027 dengan total anggaran sekitar Rp7,4 triliun. Provinsi Aceh memperoleh alokasi terbesar, yakni 20.647 unit, sebagai bagian dari percepatan pemulihan kawasan terdampak bencana.
Sementara itu, pada sektor rumah susun, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan melaporkan pembangunan 22 tower atau 1.035 unit rumah susun dengan realisasi SP2D sebesar Rp177,79 miliar atau 47,69 persen dan progres fisik mencapai 47,62 persen.
Sejumlah proyek strategis bahkan telah selesai sepenuhnya, di antaranya Rusun Mahkamah Agung Bekasi, Rusun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, serta Hunian Vertikal TNI di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah mencapai progres fisik 100 persen.
Di sektor pembiayaan, realisasi KUR Perumahan hingga akhir Juli 2026 telah mencapai Rp22,11 triliun atau 57,81 persen dari target penyaluran sebesar Rp38,24 triliun kepada 99.562 debitur. Penyaluran terbesar berasal dari sisi permintaan (demand) yang mencapai hampir 80 persen dari target, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan sektor perumahan.
Kementerian PKP, kata Didyk, membidik penyerapan anggaran mencapai 97,48 persen sebagai bagian dari upaya mempercepat penyediaan hunian layak. Selain itu, juga sebagai upaya memperkuat pemulihan wilayah terdampak bencana, sekaligus mendukung keberhasilan Program tiga Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
(Dhera Arizona)
