Anak muda dari Generasi Z, maksimal berusia 29 tahun, di sejumlah partai politik mulai diberi kepercayaan untuk berkontribusi lebih besar bagi kemajuan partai. Tak menyia-nyiakan kesempatan ini, mereka mencoba merengkuhnya. Sejauh mana mereka bisa mengubah wajah partai politik sehingga kembali dipercayai oleh masyarakat?
Latar belakang Qintharra Ulya Yassifa sebagai arsitek lanskap sempat membuatnya ragu ketika menyambut tawaran untuk bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), tahun lalu. Dengan latar belakang tersebut, ia sama sekali tidak mengetahui apa pun soal politik. Ditambah lagi, selama ini, selalu muncul anggapan bahwa partai politik (parpol) hanya merekrut anak muda untuk komoditas politik. Mereka didekati hingga diajak bergabung, hanya saat mendekati waktu pemilu untuk kepentingan mendongkrak suara partai.
Namun, sederet kekhawatiran itu memudar ketika Qintharra mulai masuk di dalamnya.
”Para politisi senior, termasuk yang sedang menjabat jabatan publik, baik di legislatif ataupun kepala daerah, semua terbuka untuk berdiskusi secara kritis. Ide-ide saya soal tata kota, green building, misalnya, tidak sedikit yang kemudian diserap dan dijadikan kebijakan,” tuturnya di sela acara Indonesian Youth Democracy Forum (IYDF) 2026 yang dihelat oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Indonesia, 20-22 Juli 2026.
Bahkan, tak sebatas itu, perempuan lulusan pendidikan arsitektur lanskap dari Nanyang Academy of Fine Arts (Singapura) dan Birmingham City University (Inggris) ini termasuk di antara anak muda yang kemudian dipercaya untuk menjabat posisi strategis di DPD PDI-P Jawa Timur.
Sejak awal 2026, ia ditunjuk menjabat Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital. Ruang bagi anak muda untuk berkecimpung di PDI-P disebutnya kian terbuka setelah partai mewajibkan minimal 20 persen dari pengurus partai di daerah harus dari kalangan muda.
”Kita sebagai generasi muda, terutama yang pernah kuliah di luar negeri atau sudah pernah ada pengalaman di sana, punya lebih banyak perspektif dalam melihat apakah sebuah kebijakan pemerintah baik atau bisa diperbaiki agar lebih baik. Dalam kaitan itu, peran Gen Z besar untuk berkontribusi membangun negeri, menjadikan negara ini lebih baik lagi ke depannya. Karena siapa lagi yang nanti membangun negeri ini, kalau bukan kita,” ujarnya.
Tak hanya Qintharra dan PDI-P, kisah parpol yang membuka diri pada Gen Z juga dituturkan kader muda parpol yang dilibatkan dalam IYDF 2026. Di antaranya, Annisa Diva Picaesa (Partai Nasdem), Riandy Prawita (Partai Amanat Nasional), Izzuddin Hamas (Partai Keadilan Sejahtera), Agus Taufiq (Partai Perindo), dan Rivaldi Haryo Seno (Partai Buruh).
Riandy, misalnya, mengisahkan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang kian intens menyerap masukan dari kader-kadernya yang muda. Bahkan, untuk kepentingan itu, dibentuk semacam think tank (wadah pemikir) berisi kader-kader muda.
Tak sebatas menyerap gagasan politisi-politisi muda, elite partai pun bersedia mengeksekusinya menjadi kebijakan partai. Salah satunya, gagasan Agus Taufiq dan sesama politisi muda di Perindo untuk mengubah bentuk keberpihakan partai pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
”Kita challenge di internal, kebijakan partai memberikan gerobak ke pelaku UMKM, lalu kita menawarkan usulan bantuan dalam bentuk bantuan permodalan untuk UMKM, pelatihan digital marketing, dan bantuan sertifikasi halal yang lebih bermanfaat dan bisa berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Hasilnya, partai menerima usulan itu,” ujarnya.
Di luar jalur formal parpol, ruang bagi anak muda untuk berkontribusi lebih terbuka lebar melalui organisasi sayap partai yang berfokus pada kepemudaan. Meski berada di sayap partai, suara anak-anak muda tak sedikit yang diperhitungkan oleh para pengambil kebijakan di partai.
Wakil Ketua Tim Hubungan Antarlembaga dan Advokasi Pengurus Pusat (PP) Tunas Indonesia Raya (Tidar) Raga Awandayu Prakasa mencontohkan, saat mengadvokasi guru korban perundungan di Jambi, Februari lalu. Perjuangan PP Tidar lantas direspons Komisi III DPR. Tak lama, problem yang muncul di daerah, dibawa ke ruang sidang Komisi III DPR. Pihak-pihak terkait dipanggil. Hasilnya, status tersangka guru korban perundungan itu dicabut. Permasalahan selesai.
Roqiyul Ma’arif Syam dari Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa, sayap kepemudaan PKB, juga mengisahkan, sejumlah gagasan dari kaum muda yang dieksekusi oleh partai. PKB Run yang dihelat untuk memperingati hari lahir ke-28 PKB, beberapa waktu lalu, salah satunya.
Di luar itu, interaksi kader muda dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga disebutnya intens. Muhaimin kerap menyerap aspirasi atau pandangan mereka terhadap satu permasalahan. Tak sebatas itu, PKB juga memercayakan sederet posisi strategis pada anak muda, salah satunya posisi Ketua Harian PKB yang kini dijabat oleh Najmi Mumtaza Rabbany.
Meski demikian, bukan berarti tak ada rintangan ketika anak-anak muda masuk dalam dunia politik.
Yonathan Baskoro (Partai Golkar) dan Muhammad Farhan Azis (Partai Demokrat) merasakan sulitnya menembus dominasi elite partai dan politisi senior dalam penentuan arah serta kebijakan partai.
Beban itu berlipat ketika mereka terpilih menjadi anggota DPRD di Pemilu 2024. Di DPRD dan bertemu politisi parpol lain, mereka harus pintar bermanuver agar suara anak muda tetap bisa didengar, dipertimbangkan, bahkan dieksekusi menjadi sebuah kebijakan.
”Kuncinya, tidak ada beban masa lalu, harus berani, dan siap dicopot kapan pun,” ujar Yonathan yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Denpasar.
Hal senada disampaikan oleh Muhammad Farhan Azis yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Serang. ”Harus punya winning mentality (mentalitas pemenang),” katanya.
Profesor Riset dari Pusat Riset Politik, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor tak heran dengan geliat politisi dan kader muda itu. Saat berkunjung ke sejumlah parpol untuk mendiseminasikan Indeks Pelembagaan Parpol 2019-2024, ia juga melihat banyak anak muda yang dilibatkan oleh elite parpol untuk berdiskusi. Bahkan, di sejumlah parpol, seperti PKS dan PKB, anak muda dipercaya untuk menjabat posisi strategis.
Meski demikian, masih ada pula parpol yang belum memberikan kepercayaan kepada anak muda. Mereka dianggap belum punya kapasitas, belum cukup matang berpolitik, bahkan tak jarang dipinggirkan sebatas karena tak punya finansial yang memadai. Dan kalaupun anak muda dilibatkan, sebatas simbolis untuk menunjukkan bahwa parpol terbuka bagi kaum muda atau hanya untuk kepentingan meraup suara anak muda di pemilu.
Belum terbuka sepenuhnya parpol bagi anak muda ini setidaknya terlihat dari penilaian derajat kesisteman dalam Indeks Pelembagaan Parpol yang masuk kategori kurang terlembaga (57,81). Aspek ini menjadi yang terendah skornya di antara dua aspek lain yang dinilai, yakni infusi nilai (71,60/terlembaga sedang) dan kemandirian (93,05/terlembaga baik).
Dalam derajat kesisteman, konsistensi rekrutmen terhadap aturan partai memperoleh skor kedua terendah, yakni 50,69, setelah konsistensi pergantian pimpinan terhadap aturan partai (36,67). Konsistensi rekrutmen terhadap aturan partai berarti mengukur sejauh mana parpol terbuka bagi semua kalangan, termasuk anak muda. Dua aspek lain yang dinilai dalam derajat kesisteman ini adalah konsistensi penyelesaian konflik internal terhadap aturan partai (53,89) dan konsistensi pembuatan kebijakan terhadap aturan partai (90,00).
Padahal, Firman mengingatkan, dengan ceruk potensi pemilih di pemilu selanjutnya, sekitar 60 persennya dari kalangan muda akan merugikan bagi parpol jika justru menjauh dari anak muda. Komunikasi hingga kebijakan parpol berpotensi menjarak dari kebutuhan dan selera anak muda. Akhirnya, anak muda tak akan menjadikan parpol itu sebagai pilihan di pemilu mendatang.
Selain itu, regenerasi di tubuh parpol bisa mandek. Alhasil, akan ada waktunya, ketika politisi senior pensiun, tidak ada penggantinya yang mumpuni untuk bisa menjaga eksistensi parpol. Akibatnya, parpol yang saat ini masih dipercaya publik bisa kehilangan pamornya di kemudian hari.
Karena itu, sangat penting bagi elite parpol untuk membuka pintu lebih lebar bagi anak muda. Tak sebatas dalam kegiatan partai atau terlibat dalam perumusan kebijakan partai, tetapi juga ruang bagi mereka untuk berkompetisi di pemilu. Dengan sistem kaderisasi yang tepat, mereka justru akan memiliki pemahaman pada ideologi partai yang lebih mendalam dan lebih militan, dibandingkan orang-orang yang populer, bermodal besar ataupun bahkan bagian dari dinasti politik yang kerap direkrut oleh partai untuk jalan pintas meraup suara di partai.
Di sisi lain, kader muda didorongnya untuk tidak mudah menyerah dengan ekosistem parpol yang tidak ramah bagi anak muda. Di tengah keterbatasan, mereka dituntut untuk tetap bisa inovatif, cerdas, berani, dan membangun jejaring.
Ia mencontohkan, gerak sejumlah kader muda parpol yang berusaha menemukan relevansinya di parpol dengan menjadi guru di masyarakat yang kekurangan tenaga pengajar, membantu orang sakit, hingga menjaga lingkungan dengan secara berkala membersihkan sungai. ”Yang juga penting, anak-anak muda harus sabar,” tambahnya.
Mereka harus sadar kesempatan menduduki jabatan strategis di parpol ataupun jabatan publik tidak bisa instan. Semua harus melalui proses. Ia menggambarkan, di negara-negara yang demokrasinya lebih maju sekalipun, mayoritas anggota parlemennya berusia lebih dari 50 tahun.
Hasil survei sejumlah lembaga selama ini kerap memperlihatkan tingkat kepercayaan publik terhadap parpol berada di posisi terendah dibandingkan institusi lainnya. Apakah generasi muda di tubuh parpol kini mampu menjadi motor perubahan atau justru larut dalam budaya politik lama? Pada akhirnya, kelak publik yang akan menilai apakah ruang yang dibuka benar-benar melahirkan perubahan atau sekadar pergantian generasi.
