REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN — Pemerintah Iran memperingatkan konsekuensi serius apabila apa yang mereka sebut sebagai “agresi brutal Amerika Serikat” terus berlanjut.
Di saat yang sama, Wakil Presiden Iran Mohammad Reza Aref menegaskan bahwa negaranya telah menyiapkan berbagai langkah untuk menghadapi kemungkinan terburuk dalam dua tahun ke depan.
Baca Juga
Terungkap 3 Opsi Terkait Iran yang Dibicarakan Trump dan Netanyahu Secara Tertutup
Terungkap Pola Israel Halangi Perdamaian AS-Iran, Sama Persis Perang Irak Iran dan Perjanjian Nuklir
Mengapa Iran Serang Negara-Negara Teluk Bukan Israel Langsung? Ini Versi Analis Kuwait
Dalam pernyataan yang dirilis pada Sabtu (1/8/2026) malam, dikutip Aljazeera, di Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa operasi pertahanan yang dilakukan angkatan bersenjata negara itu akan terus berlanjut.
Teheran menilai blokade laut yang dilakukan Amerika Serikat serta berbagai tindakan Washington terhadap warga Iran, baik di dalam maupun luar negeri, merupakan pelanggaran terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Kementerian tersebut menyatakan bahwa Iran akan menggunakan seluruh instrumen yang dimilikinya untuk menjalankan hak sah membela diri dalam menghadapi serangan Amerika Serikat.
Teheran juga menuduh Dewan Keamanan PBB gagal mengambil langkah efektif untuk menghentikan serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel.
Iran menilai pemerintahan Amerika Serikat sejak awal telah berupaya menggagalkan berbagai kesepahaman yang pernah dicapai dengan Teheran.
Menurut pernyataan itu, komentar Presiden AS Donald Trump mengenai penghentian nota kesepahaman, pencabutan izin penjualan minyak Iran, serta penerapan kembali blokade ekonomi menjadi indikasi adanya “perencanaan sebelumnya” untuk membatalkan kesepakatan dan melanggar hak-hak kedaulatan Iran di Selat Hormuz.
Dalam pernyataannya, Teheran juga menolak alasan yang digunakan Washington untuk membenarkan serangan terbaru terhadap Iran.
Pemerintah Iran menilai penggunaan insiden yang menimpa tiga kapal pada 8 Juli lalu sebagai dasar penyerangan merupakan “puncak dari upaya menyesatkan opini publik”.
