tvOnenews.com - Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar pada 27-31 Agustus 2026 di Jombang, Jawa Timur, harus melahirkan pemimpin yang berintegritas. Sebab, NU bukan hanya sekadar organisasi masyarakat keagamaan, tetapi juga kekuatan sosial yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan umat, kebangsaan, dan kemanusiaan.
Ada 140 juta jiwa warga Indonesia yang mengidentifikasi dirinya sebagai Nahdliyin, menurut survei Alvara Research Center pada akhir 2025. Menurut Hatim Gazali, salah satu tokoh muda NU, dengan skala organisasi sebesar itu, Muktamar bukan semata-mata sebagai ajang memilih figur, melainkan momentum menentukan arah kepemimpinan NU menghadapi tantangan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang semakin kompleks.
Hatim mengatakan ada sembilan kriteria yang penting dimiliki Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendatang. Kriteria tersebut meliputi kemampuan menjadi pemersatu di tengah dinamika internal organisasi, memiliki akar yang kuat di dunia pesantren, serta memiliki pengalaman panjang berkhidmat dari tingkat ranting hingga kepengurusan pusat.
“Selain itu, pemimpin NU perlu memiliki wawasan nasional dan global, menjaga independensi organisasi dengan tidak menjadi bagian dari partai politik maupun tidak sedang menduduki jabatan politik, serta mampu menjadikan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang tetap kritis sekaligus konstruktif,” kata Hatim di Jakarta (2/8).
Kriteria berikutnya, kepemimpinan NU ke depan harus berpihak kepada kelompok masyarakat yang lemah, mampu menjaga tradisi pesantren sembari mendorong modernisasi organisasi, serta memiliki kapasitas keulamaan, kemampuan organisasi, integritas, dan rekam jejak kerja yang teruji.
Menurut Hatim, pemimpin NU harus memiliki kriteria tersebut agar NU tetap mampu menjaga marwah pesantren, memperkuat pelayanan kepada warga, serta meningkatkan kontribusinya dalam menjawab berbagai persoalan bangsa dan tantangan global.
Hatim juga berharap Muktamar PBNU tidak hanya menghasilkan figur yang memperoleh dukungan politik terbesar, tetapi juga pemimpin yang memiliki kapasitas menyatukan organisasi, menjaga independensi NU, memperkuat khidmah kepada umat, dan membawa organisasi memasuki abad keduanya dengan visi yang lebih kuat.
Hatim mendesak, penilaian terhadap para kandidat tidak semata didasarkan pada popularitas atau dukungan politik, melainkan pada rekam jejak pengabdian, kapasitas kepemimpinan, integritas, serta kemampuan menjaga marwah dan kemandirian Nahdlatul Ulama.
