Selama lebih dari lima dekade terakhir, penduduk Indonesia tetap terkonsentrasi di Jawa. Meski porsi penduduk Jawa terus menurun dibandingkan pulau-pulau lain, jumlah penduduk Jawa justru terus bertambah dan membuat Jawa kian padat. Tingkat kelahiran di Jawa memang berhasil ditekan, tetapi karena sejak semula penduduk Jawa sudah besar dan Jawa masih menjadi tujuan utama migrasi maka jumlah penduduk di Jawa pun terus bertambah besar.
Tahun 1971, sebanyak 63,83 persen penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Namun, pada 2025, porsinya turun tinggal 55,65 persen. Porsi penduduk di pulau dan kelompok pulau lain, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku-Papua, justru makin bertambah. Angka itu seolah menggambarkan penduduk Indonesia mulai menyebar. Nyatanya, Jawa justru telah menjelma menjadi pulau dengan penduduk terbanyak di dunia.
Jumlah penduduk di Jawa menurut Sensus Penduduk 1971 mencapai 76,10 juta jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 565 jiwa per kilometer persegi. Kini sesuai hasil Survei Penduduk Antarsensus (Supas) 2025, penduduk di Jawa bertambah menjadi dua kali lipat mencapai 158,41 juta jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 1.199 jiwa per kilometer persegi. Sementara kepadatan penduduk di pulau-pulau lain saat ini jauh lebih kecil dibandingkan kepadatan penduduk Jawa lima dekade lalu.
”Bayangkan Jawa yang luasnya hanya 5,26 persen wilayah Indonesia harus menampung lebih separuh penduduk Indonesia,” kata Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik M Nashrul Wajdi dalam Seminar Nasional dan Diseminasi Hasil Supas 2025 di Jakarta, Sabtu (1/8/2026).
Adapun Maluku-Papua yang luasnya tujuh kali luas Jawa hanya dihuni 3,22 persen penduduk Indonesia dan kepadatan cuma 10 jiwa per kilometer persegi. Tingkat kelahiran Maluku dan Papua masih sangat tinggi, tetapi tingkat kematiannya pun besar. Walaupun semua anak di wilayah itu bisa lahir selamat dan tumbuh dewasa, tetap tidak akan mampu mengejar jumlah penduduk di Jawa mengingat jumlah awalnya memang sedikit. Kondisi itu membuat kesempatan untuk membuka usaha yang membutuhkan lahan luas terbuka lebar di kawasan timur Indonesia.
Sebaran penduduk yang tidak merata itu membutuhkan kebijakan redistribusi penduduk yang tepat. Salah satu cara yang dilakukan pemerintahan Orde Baru untuk memeratakan penduduk adalah dengan transmigrasi yang menyebarkan penduduk Jawa-Bali ke pulau-pulau lain. Meski program ini kerap memunculkan konflik sosial dengan masyarakat setempat, banyak wilayah transmigrasi saat ini berkembang menjadi wilayah-wilayah pertumbuhan baru. Namun, banyak pula mereka yang tidak tahan dan akhirnya kembali ke Jawa.
Jumlah penduduk di Jawa menurut Sensus Penduduk 1971 mencapai 76,10 juta jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 565 jiwa per kilometer persegi. Kini sesuai hasil Survei Penduduk Antarsensus (Supas) 2025, penduduk di Jawa bertambah menjadi dua kali lipat mencapai 158,41 juta jiwa dengan kepadatan penduduk mencaapai 1.199 jiwa per kilometer persegi.
Di sisi lain, seperti disampaikan banyak ahli kependudukan, pembangunan pusat-pusat ekonomi baru di luar Jawa diyakini bisa mendorong penyebaran penduduk. Munculnya kawasan-kawasan industri serta sentra industri minyak dan gas bumi, pertambangan, maupun perkebunan di luar Jawa telah menjadi magnet yang menarik migrasi penduduk ke luar Jawa. Namun, cara ini tetap sulit untuk benar-benar bisa mewujudkan pemerataan penduduk karena butuh waktu panjang.
Kini, pemerintah sedang membangun ibu kota baru Nusantara di Kalimantan Timur. Upaya ini akan mendistribusikan pusat gravitasi politik administratif Indonesia sejak zaman Hindia Belanda yang berpusat di Batavia atau Jakarta. Namun, berkaca pada pengalaman negara lain, ungkap Ketua Umum Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Sudibyo Alimoeso dalam kesempatan berbeda, Minggu (2/8/2026), dampak redistribusi penduduk secara nasional terkait pembangunan ibu kota baru cenderung terbatas dan butuh waktu panjang.
Canberra di Australia, Brasilia di Brasil, Naypyidaw di Myanmar, Abuja di Nigeria, hingga Putrajaya yang menjadi pusat pemerintahan di Malaysia, semua cenderung lebih sepi penduduknya dibandingkan ibu kota mereka sebelumnya atau kota-kota besar lain yang sudah tumbuh puluhan hingga ratusan tahun sebelumnya.
Pada saat bersamaan, migrasi ke Pulau Jawa justru terus terjadi. Bagaimanapun, Jawa adalah pusat ekonomi dan pendidikan di Indonesia sehingga menarik penduduk dari berbagai pulau untuk datang ke Jawa. Supas 2025 menunjukkan 4 juta lebih penduduk saat ini berasal dari provinsi yang berbeda pada lima tahun lalu.
Provinsi yang kedatangan penduduk paling banyak adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Adapun provinsi yang banyak ditinggalkan penduduknya adalah Jakarta, Jabar, dan Jatim. Kedatangan dan kepergian penduduk merupakan hal yang wajar dan dinamis. Pola ini akhirnya menciptakan migrasi neto positif, yaitu jumlah penduduk yang datang lebih banyak dibandingkan yang keluar dan migrasi neto negatif, penduduk yang keluar lebih besar dibandingkan yang datang.
Dalam lima tahun terakhir, provinsi yang mengalami migrasi neto positif terbanyak adalah Jateng sebanyak 639.000 jiwa, disusul Jatim 105.000 orang, Nusa Tenggara Barat 95.000 orang, Nusa Tenggara Timur 70.000 jiwa, dan Sumatera Barat 65.000 orang. Sebaliknya, provinsi yang mengalami migrasi neto negatif terbesar adalah Jakarta yang kehilangan 540.000 jiwa penduduk, Banten 83.000 orang, Kalimantan Tengah 21.000 jiwa, dan Papua 19.000 orang.
Jawa adalah pusat ekonomi dan pendidikan di Indonesia sehingga menarik penduduk muda dari berbagai pulau untuk datang ke Jawa.
”Kualitas layanan publik yang di bawah standar, keterbatasan fasilitas pendidikan menengah dan tinggi, hingga volatilitas pasar komoditas yang membuat lapangan kerja tidak stabil bisa membuat penduduk Jawa yang bermigrasi ke luar Jawa akan kembali lagi ke Jawa,” kata Sudibyo.
Tak hanya itu, faktor keamanan hingga keterbatasan infrastruktur dasar bisa mendorong migran neto negatif di beberapa provinsi.
Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny HB Harmadi menambahkan, jika di masa lalu migrasi identik dengan bepergian dalam jarak jauh, sekarang migrasi banyak dilakukan dalam jarak yang pendek alias komuter. Mereka adalah orang-orang yang beraktivitas di luar kabupaten/kota tempat tinggalnya dan rutin pulang ke rumahnya pada hari yang sama.
Berdasarkan definisi tersebut, maka jumlah komuter di Indonesia pada 2025 diperkirakan mencapai 11 juta orang. Jumlah komuter terbesar ada di Jabar sebanyak 2,53 juta penduduk, Jateng 1,68 juta orang, dan Jatim 1,39 juta orang. Sementara lebih separuh dari komuter Indonesia itu terkonsentrasi di 10 wilayah metropolitan yang terdiri dari empat wilayah metropolitan di Jawa dan enam lainnya di luar Jawa. Sebanyak 8 dari 100 penduduk berumur lebih dari 5 tahun di 10 area metropolitan itu adalah komuter.
Wilayah metropolitan dengan komuter terbesar tetap dipegang Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur) sebanyak 3,23 juta orang, Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan) 552.000 orang dan Cekungan Bandung (Bandung Raya, Cimahi, dan Sumedang) 537.000 jiwa. Komuter terbanyak di luar Jawa adalah area metropolitan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) sebanyak 264.000 orang dan Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo) 226.000 jiwa.
Besarnya jumlah komuter itu bisa menjadi pijakan pemerintah untuk menata transportasi dan layanan publik lain yang membantu dan memudahkan mobilitas masyarakat. Layanan transportasi yang memadai itu bukan hanya akan berdampak pada peningkatan aktivitas eknomi masyarakat, melainkan juga mendorong kesehatan, kesejahteraan, dan produktivitas komuter.
Menurut Nashrul, migrasi menjadi cara utama untuk meredistribusi penduduk. ”Penduduk kita saat ini sebagian besar ada di usia produktif sehingga potensi untuk migrasi cukup besar,” katanya.
Terlebih, 98,12 persen penduduk Indonesia sudah bisa berbahasa Indonesia. Dengan demikian, hambatan bahasa dalam berkomunikasi pada masyarakat Indonesia yang multietnik seharusnya tidak akan terjadi.
Lebih separuh dari komuter Indonesia itu terkonsentrasi di 10 wilayah metropolitan yang terdiri dari empat wilayah metropolitan di Jawa dan enam lainnya di luar Jawa.
Sudibyo menambahkan, kunci untuk mempercepat pemerataan penduduk tidak bisa dilakukan dengan satu pendekatan tunggal. Selain desentralisasi ekonomi melalui penciptaan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang kompetitif, hal yang sering terlupakan adalah desentralisasi pendidikan tinggi. Ketersediaan perguruan tinggi negeri unggulan yang memiliki kompetensi tertentu dan terbaik di luar Jawa bisa menarik anak muda di Jawa untuk pergi ke luar Jawa.
Selain itu, di era digital yang memungkinkan anak muda bisa bekerja dari mana saja (WFA), maka ketersediaan infrastruktur digital untuk kerja jarak jauh mutlak diperlukan. Infrastruktur ini umumnya hanya tersedia di pusat kota, sedangkan di wilayah perdesaan relatif jauh tertinggal. Jika internet berkecepatan tinggi tersedia di mana saja secara merata, pekerja ”kerah putih” yang sebelumnya ada di Jawa bisa memilih tinggal di kota-kota kecil luar Jawa hingga memberi dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi sekitar.
Transmigrasi model baru atau Transmigrasi 2.0 juga perlu dijalankan, yaitu transmigrasi yang berbasis pada permintaan kerja. Jika dulu transmigrasi dilakukan dengan fokus untuk pemerataan penduduk, sekarang perlu dilakukan untuk penempatan tenaga kerja sesuai dengan permintaan pasar. Artinya, pemindahan penduduk ke luar Jawa hanya akan dilakukan jika di wilayah tujuan telah memiliki investasi riil dan membutuhkan tenaga kerja spesifik.
Di era digital yang memungkinkan anak muda bisa bekerja dari mana saja (WFA), maka ketersediaan infrastruktur digital untuk kerja jarak jauh mutlak diperlukan.
Berkaca pada kebijakan di sejumlah negara berkembang, Indonesia juga bisa mempertimbangkan insentif pajak penghasilan pribadi yang lebih rendah bagi pekerja yang memilih bekerja dan menetap di wilayah tertentu di luar Jawa minimal selama lima tahun. Sementara dana insentif daerah (DID) bisa dirancang ulang sebagai penghargaan bagi daerah-daerah yang berhasil mempertahankan penduduk usia produktifnya sebagai penggerak utama ekonomi mereka, bukan hanya berdasarkan kinerja fiskal semata.
”Kunci pemerataan penduduk bukan lagi karena ada paksaan demografi, melainkan pada penciptaan daya tarik ekonomi yang cukup kuat di luar Jawa sehingga migrasi akan terjadi secara sukarela dan lebih berkelanjutan,” kata Sudibyo.
Redistribusi penduduk dari Jawa ke luar Jawa tidak bisa dipaksakan dalam satu atau dua dekade semata. Pemerintah hanya perlu menciptakan migrasi spontan ke luar Jawa dan menjadikan pilihan itu menarik bagi banyak orang melalui kombinasi berbagai kebijakan, termasuk pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan kerja, hingga kualitas layanan publik yang kompetitif terutama sekolah, perguruan tinggi dan rumah sakit. Dengan demikian, kelompok migran mau dan mampu menetap di tempat baru di luar Jawa sekaligus berinvestasi untuk kehidupan mereka dalam jangka panjang.
