DEMOKRASI tidak dibangun hanya dengan menghadirkan pemilu yang bebas dan langsung. Demokrasi juga mensyaratkan adanya sirkulasi kepemimpinan, kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk berkompetisi, dan pembatasan agar kekuasaan tidak terkonsentrasi pada segelintir orang.
Di sinilah politik kekerabatan atau politik dinasti menjadi tantangan serius bagi demokrasi lokal Indonesia.
Revisi UU Pilkada yang sedanb disusun DPR hendaknya menutup loopholes yang membuat politik dinasti kini kian marak.
Dalam beberapa tahun terakhir, politik kekerabatan berkembang semakin luas. Jabatan kepala daerah berpindah dari suami kepada istri, dari ayah kepada anak, dari kakak kepada adik, atau kepada menantu dan kerabat dekat lainnya.
Pergantian itu berlangsung melalui pemilihan yang sah, tetapi substansi demokrasi patut dipertanyakan apabila kekuasaan hanya berputar di lingkungan keluarga yang sama.
Persoalannya bukan karena mereka memiliki hubungan darah. Konstitusi menjamin setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih.
Mahkamah Konstitusi pun telah menegaskan prinsip itu ketika membatalkan larangan pencalonan kerabat petahana.
Baca juga: Londo Ireng Sejati: Jual-Beli Jabatan ASN Rp 125 Juta Per Kursi
Yang menjadi masalah adalah ketidaksetaraan arena kompetisi. Petahana memiliki pengaruh terhadap birokrasi, jaringan politik, akses terhadap sumber daya, serta posisi tawar yang sulit ditandingi oleh kandidat lain.
Ketika seluruh kekuatan itu diarahkan untuk memenangkan anggota keluarganya, demokrasi berubah menjadi kompetisi yang timpang.
Demokrasi memang menghasilkan pemenang. Namun, demokrasi tidak boleh melahirkan pewaris kekuasaan.
Bayangkan seorang bupati menjabat dua periode, kemudian digantikan istrinya selama dua periode berikutnya, lalu diteruskan anaknya selama dua periode lagi.
Selama tiga puluh tahun daerah yang sama dapat berada di bawah pengaruh satu keluarga politik.
Pergantian kepala daerah tetap terjadi, tetapi sirkulasi elite sesungguhnya berhenti. Yang berganti hanya nama, sedangkan pusat kekuasaan tetap berada pada lingkaran keluarga yang sama.
Kita mengenal yang fenomenal dinasti Ratu Atut di Banten dan dinasti Syahrul Yasin Limpo di Sulawesi Selatan.
Di sinilah bahaya terbesar politik kekerabatan. Pemerintahan berpotensi dikuasai oleh shadow government.
