Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menyebut pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) mampu memangkas proses verifikasi data penerima secara signifikan.
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan uji coba digitalisasi bansos yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan proses verifikasi yang sebelumnya memakan waktu sekitar 200 hari kini dapat diselesaikan hanya dalam satu menit.
"Untuk tahun 2023, dilakukan di Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah sukses. Ini bisa dilihat, pada waktu verifikasi pertama, bantuan bansos sebelumnya itu memakan waktu sekarang kurang lebih 200 hari. Sekarang, dengan digitalisasi bansos, verifikasi hanya dilakukan dalam waktu 1 menit," kata Teguh saat menyampaikan pidato pada Rakornas Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin (3/8).
"Ini luar biasa. Kita perlu bersyukur untuk semuanya, karena kerja keras semuanya," tambahnya.
Menurut Teguh, keberhasilan uji coba tersebut mendorong pemerintah memperluas implementasi program ke berbagai daerah. Awalnya program diperluas ke 43 kabupaten/kota, kemudian ditambah lagi 100 daerah.
"Jadi tahun ini, untuk piloting bansos ada di 143 kabupaten dan kota," ujarnya.
Teguh menjelaskan, digitalisasi bansos merupakan bagian dari dukungan Kemendagri terhadap transformasi digital pemerintah melalui pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK.
"Ini juga tentunya adalah dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah dan juga arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri," jelas Teguh.
Ia mengatakan tema Rakornas Dukcapil tahun ini adalah "NIK dan Digital ID sebagai Pondasi Digital Public Infrastructure dalam Mendukung Transformasi Digital Pemerintah".
Menurutnya, NIK dan identitas digital menjadi fondasi dalam membangun infrastruktur digital pemerintah, sekaligus memperluas pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai layanan publik, termasuk penyaluran bantuan sosial.
"Tujuannya adalah untuk memperkuat koordinasi dan komitmen seluruh daerah, khususnya Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia dalam mendukung pencapaian target program strategis nasional," kata dia.
Selain membahas digitalisasi bansos, Rakornas Dukcapil juga mengangkat sejumlah agenda strategis, antara lain penguatan Digital Public Infrastructure, Government Technology, pembahasan RUU Administrasi Kependudukan, sinkronisasi target Indeks Kualitas Layanan, penguatan tata kelola, serta perluasan pemanfaatan data kependudukan.
Agenda tersebut diikuti sekitar 700 peserta secara luring dan jajaran Dukcapil daerah lainnya secara daring.
