Kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat. Akademisi dan Pengamat Kebijakan Publik Muhammad Syukur Mandar melontarkan sederet tudingan tajam, mulai dari gaya kepemimpinan Presiden, kondisi ekonomi, hingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurut Syukur, arah kebijakan pemerintah saat ini justru membuat dirinya kehilangan optimisme terhadap masa depan Indonesia. Ia menilai berbagai persoalan nasional tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan.
“Apa yang membuat saya optimis? Utang banyak, kebijakan amburadul, presiden nggak punya visi, kabinet gemuk nggak ada guna, DPR banyak nggak ada guna, yang jadi pejabat begundal, maling semua. Brengsek semua,” sebutnya.
Syukur menilai kondisi tersebut menjadi alasan dirinya memandang Indonesia sedang bergerak ke arah yang keliru. Bahkan, ia menyebut cara memimpin Prabowo dapat membawa negara menuju kehancuran.
Baca Juga: Eks Wamenkumham Bongkar 'Jalan Mulus' Memecat Gibran, Kuncinya...
“Dibawa ke jurang kehancuran. Nggak dibawa kemana-mana. Mau dibubarin negara ini, dibubarin oleh Presiden Prabowo sendiri dari caranya memimpin,” kata Syukur.
Ia juga menyoroti kondisi masyarakat. Menurutnya, rakyat sebenarnya semakin cerdas, namun belum memiliki keberanian untuk bergerak menghadapi berbagai persoalan yang terjadi.
“Rakyat makin pintar, tapi nggak ada yang bergerak. Yang bodoh juga tambah bodoh, yang pintar tapi nggak memelihara kejujuran. Banyak para kiai dan ulama, mau terima kebodohan ini. Mau palsukan kebenaran di depan mata. Apa yang saya mau optimis?” ucap dia.
Tak berhenti di situ, Syukur ikut mengkritik Program Koperasi Desa Merah Putih. Ia menilai program tersebut tidak memenuhi prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Koperasi.
“Itu permen aja. Kopdes itu sebenarnya bukan Kopdes kok, itu mah warung politik. Kios politik yang dibikin,” imbuhnya.
Menurut Syukur, koperasi memiliki prinsip keanggotaan dan pengelolaan berdasarkan keputusan para anggota.
“Kalau bicara Kopdes, maka rujukanya Undang-Undang Koperasi. UU Koperasi itu prinsipnya membership, keanggotaan. Partnership, dan regulasi koperasi itu bergantung pada kehendak anggota,” ujarnya.
Ia pun mempertanyakan mekanisme pelaksanaan KDMP yang menurutnya berbeda dengan konsep koperasi.
“Tidak ada koperasi di republik ini yang dibuat oleh model Presiden Prabowo. Yang minjam koperasi, yang nampung uangnya Agrinas. Yang operasikan di bawah oknum tentara, SOP-nya nggak jelas, kemudian minjam ke bank dijaminkan pakai barang negara. Dijaminkan pakai aset negara. Dimana tuh?” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Syukur menyinggung dugaan korupsi dan menyatakan bahwa seorang pemimpin seharusnya tidak membiarkan praktik tersebut berlangsung.
“Pertanyaan sederhananya, kalau orang tidak punya motif membenarkan kamu mencuri sesuatu, dia akan memotong tanganmu. Kalau orang punya motif membiarkan kamu mencuri sesuatu, dia akan bikin UU melindungi kamu,” jelasnya.
“Kenapa dia membiarkan proyek MBG itu berjalan? Presdien tahu ada korupsi di situ, motifnya presiden tahu yang mencuri siapa. Presiden tahu siapa yang menyalahgunakan Koperasi Desa Merah Putih,” katanya.
