Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut (PKPL) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar Forum Penyampaian Hasil Nilai dan Rekomendasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) pada 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Tahun 2026 di Hotel Tamarin, Jakarta.
Forum tersebut menjadi langkah strategis BNPP RI dalam mendorong pemanfaatan hasil pengukuran IPKP sebagai dasar penyusunan kebijakan dan percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Asisten Deputi PKPL Yedi Rahmat menyampaikan bahwa pengukuran IPKP Tahun 2026 terhadap 22 PPKP yang terdiri atas 11 PPKP wilayah laut dan 11 PPKP wilayah darat menunjukkan hasil yang positif. Nilai IPKP Tahun 2026 tercatat sebesar 0,58 dengan predikat Cukup (C), mendekati target nasional sebesar 0,60.
"Alhamdulillah hasil pengukuran yang telah dilaksanakan pada 11 PPKP wilayah laut dan 11 PPKP wilayah darat menghasilkan capaian yang cukup baik. Kami mendorong agar nilai IPKP PPKP Tahun 2026 segera ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga mitra," ujar Yedi dalam keterangan tertulis, Senin (3/8/2026).
Menurut Yedi, hasil pengukuran IPKP harus menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan.
Oleh sebab itu, BNPP RI mendorong seluruh kementerian/lembaga anggota BNPP untuk memanfaatkan rekomendasi IPKP sebagai acuan dalam menyusun program prioritas di kawasan perbatasan yang terintegrasi dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.
"Seperti Program Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah berjalan, kami berharap kementerian lain juga menghadirkan program serupa sehingga pembangunan kawasan perbatasan dapat terealisasi lebih cepat," katanya.
Selain itu, Yedi mengungkapkan bahwa BNPP RI mengusulkan agar capaian IPKP Tahun 2026 juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Bahkan, hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari substansi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 16 Agustus mendatang sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan.
Lebih lanjut, Yedi menjelaskan bahwa hasil kunjungan lapangan di sejumlah kawasan perbatasan laut menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat yang terus berkembang.
Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan yang lebih terarah, terutama melalui penguatan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
"Di wilayah perbatasan laut, pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sekarang yang perlu kita dorong adalah percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui dukungan program lintas sektor sehingga dampaknya semakin dirasakan masyarakat," ungkap Yedi.
Dalam forum tersebut, BNPP RI juga memaparkan sejumlah temuan lapangan yang memerlukan tindak lanjut. Salah satunya berada di Kabupaten Pulau Morotai, di mana abrasi telah menggerus tanggul pelindung yang berbatasan langsung dengan pemukiman warga.
Yedi mengatakan, temuan tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Sekretariat Wakil Presiden, mengingat persoalan abrasi di wilayah tersebut sebelumnya juga telah menjadi perhatian pemerintah.
"Kami telah mengunjungi Kabupaten Pulau Morotai dan menemukan tanggul yang melindungi permukiman masyarakat mengalami kerusakan akibat abrasi. Hal ini akan kami tindak lanjuti melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Morotai dan Sekretariat Wakil Presiden," tutup Yedi.
Melalui forum ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi lintas kementerian/lembaga agar hasil pengukuran IPKP tidak hanya menjadi indikator kinerja, tetapi juga menjadi dasar dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Diketahui, forum tersebut juga dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Budi Setyono, Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian, Belly Isnaeni, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Ismawan Harijono, Direktur PDAT Kementerian PPN/Bappenas, Mohammad Roudo, serta Perwakilan Kementerian/Lembaga mitra secara daring maupun luring.
(anl/ega)
