KOMPAS.com — Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) Nurdin menegaskan, kawasan perbatasan harus menjadi beranda terdepan negara.
Menurutnya, kawasan tersebut harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia.
Penegasan tersebut mengemuka dalam Forum Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2026 yang diselenggarakan BNPP RI di Hotel Travello, Bandung, Kamis (30/7/2026).
Forum tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga (K/L) dalam menyelaraskan kebijakan, mempercepat pelaksanaan program prioritas, serta memastikan pembangunan kawasan perbatasan berlangsung secara terintegrasi dan berkelanjutan.
“Perbatasan harus menjadi beranda terdepan negara yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia,” ujar Nurdin dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (3/8/2026).
Dia menjelaskan, pengelolaan kawasan perbatasan dilakukan melalui pendekatan integrated border management.
Baca juga: BNPP RI Petakan 4 Isu Strategis Perbatasan, Perkuat Sinergi Lintas Sektor lewat Rencana Aksi 2026
Pendekatan itu dilakukan dengan memperkuat Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP), Kawasan Perbatasan Prioritas (KPP), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), serta Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai pusat pelayanan publik, simpul konektivitas, dan penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurut Nurdin, keberhasilan pembangunan kawasan perbatasan sangat ditentukan oleh kuatnya koordinasi antaranggota BNPP RI. Dengan demikian, setiap program dapat berjalan selaras, saling mendukung, dan menghasilkan kawasan perbatasan yang maju, aman, serta berdaya saing.
Sementara itu, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Ismawan Harijono menyampaikan, penyusunan Rencana Aksi PBWN-KP 2027–2029 difokuskan pada sinkronisasi program dan kegiatan lintas kementerian dan lembaga.
Rencana aksi itu bertujuan mengoptimalkan pengembangan potensi kawasan perbatasan.
Ismawan menjelaskan, sinkronisasi tersebut diperkuat melalui pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP).
Baca juga: BNPP RI Percepat Persiapan Pembangunan PLBN Seimanggaris, Perkuat Koridor Ekonomi Kaltara
Nilai IPKP tercatat meningkat dari 0,552 pada 2025 menjadi 0,58 pada 2026 dan ditargetkan mencapai 0,72 pada 2029. Peningkatan ini menjadi indikator membaiknya kualitas pengelolaan kawasan perbatasan.
“Potensi kawasan perbatasan tidak akan berkembang tanpa dukungan pasar, konektivitas, dan sistem logistik yang memadai,” ujar Ismawan, mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI.
Dia menegaskan, pengembangan kawasan harus dilakukan secara terintegrasi melalui penguatan tata ruang, investasi, dan kerja sama lintas sektor maupun dengan negara tetangga.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Harris Fadhly menyampaikan, pembangunan infrastruktur di 299 kecamatan perbatasan dilaksanakan melalui kolaborasi 15 kementerian/lembaga dan satu kementerian koordinator.
