TIDAK sampai dua hari setelah sembilan raja adat Pulau Timor mengalungkan kain kebesaran kepada Joko Widodo di Kupang, gelombang penolakan dan hujan kritik berdatangan dari rahim masyarakat Timor sendiri.
Bukan dari Jakarta, bukan dari elite partai seberang, melainkan dari organisasi mahasiswa, aliansi Cipayung, dan akademisi yang selama ini menjaga marwah adat itu dari dalam.
Penobatan sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor, yang berlangsung khidmat tersebut ternyata menyisakan luka ebih dalam daripada yang terlihat di panggung.
Fakta ini penting ditegaskan sejak awal, karena kritik terhadap instrumentalisasi adat paling sering dituduh datang dari kalangan yang "tidak paham budaya" atau "berkepentingan politik seberang".
Justru sebaliknya. Kritik paling tajam kali ini datang dari mereka yang hidup di dalam adat itu sendiri, dan karena itu justru paling berhak bicara.
Suara Kritis Generasi Muda TimorPMKRI Cabang Malaka menjadi salah satu paling tegas bersikap.
Presidium Pendidikan dan Kaderisasi PMKRI Malaka, Marselino Meol, mengingatkan, keputusan yang mengatasnamakan identitas seluruh masyarakat Timor semestinya lahir dari musyawarah terbuka, melibatkan tokoh adat, akademisi, dan pemuda, bukan ditentukan segelintir pihak.
Ia menegaskan penghormatan kepada tokoh nasional tidak mengharuskan pemberian gelar mewakili identitas kolektif seluruh masyarakat Timor.
Baca juga: Pagar yang Memisahkan Pemerintah dan Publik
Suara serupa datang dari PMKRI Cabang Kefamenanu. Melalui Presidium Gerakan Kemasyarakatan, Yohanes Niko Seran Sakan, menyampaikan kekhawatiran, penghormatan adat dipahami sebagai instrumen legitimasi politik akan mengikis kesakralan dan independensi lembaga adat itu sendiri.
Ia bahkan menyinggung spekulasi kepentingan politik keluarga tertentu menjelang 2029, dan mengingatkan lembaga adat perlu menjaga jarak dari pusaran itu.
Dari Ikatan Mahasiswa Adat Timor, Jery Manek menegaskan sikap tidak kalah keras.
Ia menghormati pengabdian setiap tokoh bangsa, tetapi menuntut penghormatan itu dibedakan tegas dari simbol adat yang bermakna sakral.
Martabat adat, katanya, tidak boleh kehilangan makna karena dikaitkan dengan kepentingan politik apa pun, sebab adat Timor adalah milik seluruh masyarakat, bukan milik kelompok atau kepentingan tertentu.
Aliansi Cipayung Plus Kota Kupang bergerak lebih jauh dengan pernyataan sikap formal.
Koordinatornya, M. Ilham Snae, menegaskan penyematan gelar itu diklaim mewakili seluruh masyarakat Timor tanpa melalui mekanisme adat sah dan partisipatif.
