JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDI-P MY Esti Wijayati meminta pemerintah tidak menunggu hingga 2028 untuk memisahkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan.
"Semaksimal mungkin diupayakan bisa dilakukan mulai pada tahun anggaran 2027," kata Esti dalam keterangan resminya, Senin (3/8/2026).
Baca juga: Mungkinkah MBG Dikeluarkan dari Anggaran Pendidikan Lebih Cepat?
Dia mendorong putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mulai diterapkan pada APBN Tahun Anggaran 2027, meski MK memberikan masa penyesuaian paling lambat hingga 2028.
"Karena harapan besar bagi dunia pendidikan, kita dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan SDM (sumber daya manusia)," ujar Esti.
Baca juga: MK: Lebih Baik Anggaran MBG Dipisah dari Pendidikan Sejak APBN 2027
Ketua DPP PDI-P itu mengingatkan, putusan MK yang menyatakan anggaran MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan bersifat final dan mengikat, sehingga wajib segera ditindaklanjuti pemerintah.
"Jika MK sudah memutuskan demikian, maka tentulah kita harus menindak lanjuti sesuai keputusan tersebut," tegas Esti.
Selain itu, lanjut Esti, percepatan implementasi putusan MK tersebut juga diperlukan agar anggaran pendidikan dapat kembali difokuskan untuk meningkatkan kualitas.
Baca juga: MK Beri Syarat jika Anggaran MBG Masuk Pos Pendidikan di APBN 2027
Dia pun meyakini anggaran pendidikan yang kembali utuh dapat digunakan untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan nasional, termasuk digitalisasi pembelajaran dan perkembangan teknologi.
"Mulai dari perbaikan kualitas pendidik, tenaga pendidik, siswa, mahasiswa dan lain-lain. Juga agar sarana prasarana lebih memadai, kesejahteraan guru, dosen serta tenaga pendidik yang lebih baik, merata, dan bermutu untuk semua. Tantangan-tantangan kekinian seperti digitalisasi pendidikan, teknologi seperti AI dan lain-lain," tutur Esti.
Putusan MK berlaku paling lambat pada APBN 2028Dalam pertimbangan putusan, MK berpandangan bahwa anggaran MBG akan lebih baik dikeluarkan dari anggaran pendidikan lebih cepat dari 2028 sebagaimana putusan majelis hakim konstitusi, yakni pada APBN 2027.
"Artinya untuk menyegerakan pemenuhan aman ketentuan pasal 31 ayat 4 UUDNRI 1945, apabila pemerintah dapat menyesuaikan struktur APBN tahun 2027 yang telah dan sedang dipersiapkan sejak awal tahun 2026 dengan substansi putusan a quo akan menjadi lebih baik apabila anggaran program MBG dipisah dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan sejak APBN tahun 2027," kata hakim konstitusi Enny Nurbaningsih di sidang MK, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Baca juga: Berapa Ratus Triliun Dana BGN dalam Anggaran Pendidikan?
Namun demikian, saran agar MBG keluar dari anggaran pendidikan 2027 itu bukanlah bagian khusus dalam amar putusan MK.
Amar putusan MK untuk perkara nomor 40/PUU-XXIV/2026 itu memberi waktu MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan sampai 2028.
“Pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2028 atau paling lama 2 (dua) tahun sejak Putusan a quo diucapkan,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
