Bahlil menegaskan mekanisme penetapan harga BBM nonsubsidi memang mengikuti harga minyak mentah dunia atau Indonesian Crude Price (ICP).
IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, termasuk Pertamax, merupakan konsekuensi dari turunnya harga minyak dunia.
Menanggapi penurunan harga Pertamax per 1 Agustus 2026, Bahlil menegaskan mekanisme penetapan harga BBM nonsubsidi memang mengikuti harga minyak mentah dunia atau Indonesian Crude Price (ICP).
"Ya kan saya dari awal katakan bahwa menyangkut dengan BBM yang nonsubsidi itu harganya itu kan memang akan mengikuti harga pasar dunia, ICP," ujar Bahlil kepada awak media usai melapor kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Menurutnya, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM nonsubsidi juga akan mengalami penyesuaian.
"Kalau harga dunianya turun, dengan sendirinya akan terkoreksi. Tapi kalau naik, pasti juga akan naik, dan sekarang kan lagi turun, dan kemudian badan usaha swasta melakukan koreksi terhadap penurunan harga itu. Nah sekarang kan lagi turun kan," katanya.
Seperti diketahui, mulai 1 Agustus 2026, terdapat penyesuaian harga tiga jenis BBM nonsubsidi. Harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp18.300 per liter, Pertamax Green 95 menjadi Rp16.600 per liter, dan Pertamax (RON 92) menjadi Rp15.950 per liter.
Saat ditanya mengenai kemungkinan harga BBM nonsubsidi kembali naik di tengah dinamika geopolitik global, Bahlil mengatakan hal itu bergantung pada perkembangan harga minyak dunia.
"Ya tergantung kondisi geopolitik dunia," ucapnya.
Meski demikian, Bahlil memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi yang digunakan mayoritas masyarakat.
"Yang penting adalah BBM subsidi itu tidak akan naik. Itu yang paling penting. Karena total pemakaian BBM 80 persen itu subsidi, yang non-subsidi itu 20 persen," kata dia.
Ia menambahkan, BBM nonsubsidi umumnya digunakan oleh kelompok masyarakat yang mampu, sedangkan pemerintah tetap bertanggung jawab menjaga keterjangkauan BBM bersubsidi.
"Itu kan bagi yang mampu, bagi saudara-saudara kita yang mampu gitu lho. Tapi kalau yang 80 persen itu tetap menjadi bagian yang di tanggung jawab oleh pemerintah yaitu subsidi," tuturnya.
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan kedatangannya ke Istana untuk berkonsultasi mengenai pekerjaan rutin di sektor ESDM.
"Datang mau apa melapor kepada Presiden untuk melakukan konsultasi terhadap pekerjaan-pekerjaan rutin di ESDM," kata Bahlil.
Ia menjelaskan, pembahasan dengan Presiden antara lain terkait sektor energi dan kelistrikan. "Ya menyangkut energi, ya menyangkut dengan listrik juga," ujarnya. (Febrina Ratna Iskana)
