Jakarta: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Daryono mengambil langkah tegas dengan mencopot 137 kepala dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Tindakan disiplin ini dilakukan akibat keterlibatan dalam kasus keracunan makanan hingga pelanggaran indisipliner pengelolaan anggaran.
"Saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 kepala dapur di seluruh Indonesia," kata Kepala BGN Sudaryono dalam tayangan Breaking News Metro TV, Senin, 3 Agustus 2026.
Baca Juga :
BGN Tegaskan Nol Toleransi terhadap Insiden Keamanan Pangan MBGSudaryono memerinci, penindakan tersebut mencakup 49 kepala dapur di Jawa Barat, 26 di Lampung, 11 di Jawa Timur, 10 di Sumatra Utara, 10 di Banten, dan 5 di Jawa Tengah. Penindakan di Jawa Tengah termasuk kepala dapur yang bertanggung jawab atas insiden keracunan di SMK Negeri 6 Semarang.
"Jadi ini tindakan disiplin ini, ini diberhentikan indisipliner, ada kasus keracunan terdahulu-terdahulu juga," jelas Sudaryono.
Selain kasus keracunan, penindakan tegas dilakukan pada pengelola dapur yang menyalahgunakan keuangan. Termasuk, kelalaian hingga menyebabkan hilangnya dana operasional.
"Kemudian juga ada yang phishing, uangnya harus dia berwenang untuk mencairkan uang tapi kemudian mengaku kena scam, kemudian uangnya hilang dan seterusnya, ini kami berhentikan dan dapurnya kami suspend," tegas Sudaryono.
Ilustrasi SPPG. Foto: Dok. Antara.
Ia menekankan bahwa BGN tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap kelalaian. Bahkan, yang mengancam keselamatan kesehatan maupun tindak pidana korupsi di lingkungan pengelolaan gizi nasional.
"Yang jelas kami zero tolerance terhadap keracunan, zero tolerance terhadap tindakan korupsi, mengambil uang, dan lain-lain, itu kita zero tolerance," ujar Daryono.
Guna mencegah kejadian serupa terulang, BGN kini tengah menyiapkan sistem pengawasan digital terintegrasi yang mampu memantau seluruh proses operasional dapur secara akurat dan terukur dari hulu ke hilir.
"Kami telah menyiapkan suatu sistem mekanisme, trust is good, but control is better. Jadi kami tidak bisa kemudian mempercayakan sepenuhnya kepada seseorang, tapi bagaimana seseorang yang bekerja itu kemudian bisa dikontrol dengan sistem," ujar Sudaryono.
