JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia mengingatkan DPR RI agar serius membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan agar tidak menyebabkan gelombang unjuk rasa yang dapat meningkat jadi kericuhan.
"Koalisi besar perjuangan buruh Indonesia mengingatkan kepada DPR dan pemerintah agar serius dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea usai bertemu pimpinan DPR dan Panitia Kerja (Panja) RUU Ketenagakerjaan, Senin (3/8/2026).
Andi menegaskan, DPR dan pemerintah tidak boleh mengulang polemik yang terjadi ketika penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, dalam proses penggarapan UU Ketenagakerjaan baru.
Baca juga: Temui Pimpinan DPR, Koalisi Buruh Serahkan Draf Usulan RUU Ketenagakerjaan Baru
Koalisi buruh, kata Andi, tidak ingin pembahasan RUU Ketenagakerjaan kembali memicu gelombang demonstrasi berjilid-jilid dan ditolak oleh publik.
"Karena kami tidak menginginkan seperti Omnibus Law, demo berjilid-jilid yang sangat panjang, dan perlawanannya sangat keras di semua di seluruh Indonesia," ujar Andi.
Menurut Andi, komunikasi yang terbuka antara DPR, pemerintah, dan serikat buruh menjadi kunci agar pembahasan RUU Ketenagakerjaan berjalan kondusif hingga selesai.
"Dan saya yakin DPR serius. Pak Cucun dia sangat luar biasa berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berpihak bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder," kata dia.
Baca juga: Di DPR, Koalisi Buruh Minta RUU Ketenagakerjaan Batasi Kontrak Kerja Maksimal Setahun
Dia berharap, komunikasi tersebut terus berlangsung hingga batas waktu pembahasan yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi.
"Dan kami berharap komunikasi ini akan terus berjalan sampai batas akhir 31 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga kepada DPR, di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan," pungkas Andi.
Diberitakan sebelumnya, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia bertemu dengan Pimpinan DPR RI dan jajaran Komisi IX DPR RI, Senin (3/8/2026).
Dalam pertemuan itu, koalisi buruh menyerahkan draf usulan untuk RUU Ketenagakerjaan yang baru kepada Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.
Draf tersebut pun kemudian diserahkan kepada Pimpinan Pantia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI Putih Sari.
Dalam kesempatan itu, Cucun memastikan DPR RI tetap berupaya mengakomodasi masukan dari seluruh pemangku kepentingan.
"Walaupun misalkan nanti masih ada yang belum ketemu dengan semua tim panja penyusun Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan, itu kita akan terus menerima, kita akan terus meng-accept dan mengakomodir masukan-masukan dalam rangka penyusunan draft naskah akademik untuk apa, Undang-Undang Ketenagakerjaan ini," ungkap Cucun.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
