Naypyidaw: Pemerintahan junta Myanmar mengumumkan bahwa pemimpin sipil yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, telah bertemu perwakilan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) pada Senin, 3 Agustus 2026.
Dikutip dari India Today, pertemuan tersebut menjadi salah satu kontak langka Suu Kyi dengan publik sejak ditahan setelah kudeta militer pada 2021.
Pengumuman itu disertai sejumlah foto yang memperlihatkan Suu Kyi berjabat tangan dan berbincang dengan Arnaud de Baecque, perwakilan ICRC untuk Myanmar, di sebuah ruangan berpanel kayu.
Biro Pers dan Informasi Kepresidenan Myanmar menyatakan pertemuan berlangsung pada Senin pagi, namun tidak mengungkap lokasi maupun isi pembicaraan antara kedua pihak.
Pemerintah juga merilis dua foto lain yang memperlihatkan Suu Kyi sedang memotong kue ulang tahun berwarna merah muda bertuliskan "Happy Birthday Aunty Suu, 19.6.2026", yang mengindikasikan foto tersebut kemungkinan diambil saat perayaan ulang tahunnya yang ke-81 pada Juni lalu.
Dalam foto-foto tersebut, Suu Kyi tampak tersenyum dan terlihat santai. Namun, kondisi kesehatannya tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan gambar yang dirilis pemerintah.
Hingga kini, kantor ICRC di Myanmar belum memberikan tanggapan resmi terkait pertemuan tersebut. Desakan Internasional Meningkat Rilis foto dan informasi mengenai pertemuan itu muncul di tengah meningkatnya desakan dari berbagai negara, termasuk sesama anggota ASEAN, agar diberikan akses kepada Suu Kyi sebagai bagian dari upaya mencari solusi atas krisis politik Myanmar.
Putra bungsu Suu Kyi yang tinggal di London, Kim Aris, bersama para aktivis prodemokrasi Myanmar, juga tengah menjalankan kampanye daring yang menuntut bukti bahwa peraih Nobel Perdamaian tersebut masih hidup dan dalam kondisi baik.
Suu Kyi ditangkap pada 1 Februari 2021, ketika militer menggulingkan pemerintahan sipil hasil pemilu yang dipimpinnya. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi tampil di hadapan publik.
Foto resmi terakhir Suu Kyi sebelumnya dirilis pada April 2026, ketika ia dipindahkan dari penjara ke tahanan rumah dan memperoleh pengurangan hukuman dalam program amnesti narapidana untuk memperingati hari raya umat Buddha.
Pemerintah militer Myanmar, yang menghadapi sanksi dan isolasi internasional sejak kudeta, berupaya menunjukkan kondisi negara telah kembali normal melalui penyelenggaraan pemilu pada 2025 dan peningkatan hubungan dengan negara-negara kawasan.
Namun, para pengkritik menilai transisi menuju pemerintahan nominal hasil pemilu yang didominasi mantan jenderal dan tokoh dari rezim militer sebelumnya tidak mengubah dominasi militer dalam politik Myanmar.
Juru bicara Pemerintah Persatuan Nasional (National Unity Government/NUG), Nay Phone Latt, mengatakan pertemuan antara ICRC dan Suu Kyi tidak boleh dipandang sebagai langkah nyata dalam penyelesaian persoalan hak asasi manusia maupun demokrasi.
"Sejak awal, pemimpin negara ditangkap dan dipenjara secara tidak sah melalui tuduhan yang dibuat-buat. Karena itu, ia harus dibebaskan tanpa syarat," ujarnya.
Baca juga: Myanmar Klaim Aung San Suu Kyi dalam Kondisi Sehat, ASEAN Minta Bertemu Langsung
Muncul Kembali ke Publik, Suu Kyi Bertemu Perwakilan Palang Merah Internasional
