Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk perikanan nasional di pasar Jepang sekaligus mendorong pertumbuhan industri pengolahan ikan dan memperluas penyerapan hasil tangkapan nelayan.
Baca juga: Strategi Pemerintah Hadapi Tarif Tambahan dari Pemerintahan Donald Trump
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Erwin Dwiyana, mengatakan eksportir yang telah memperoleh registrasi IJEPA kini sudah dapat memanfaatkan fasilitas tarif preferensi tersebut.
Menurut Erwin, pemberlakuan tarif nol persen menjadi momentum penting bagi pelaku usaha untuk memperbesar pangsa pasar di Jepang yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama ekspor produk perikanan Indonesia.
Sebelum kebijakan tersebut berlaku, sejumlah produk olahan tuna dan cakalang masih dikenakan tarif bea masuk umum (Most Favoured Nation/MFN) sebesar 9,6 persen. Kini, empat kelompok produk dengan kode Harmonized System (HS) telah mendapatkan fasilitas tarif preferensi, meliputi tuna dalam kemasan kedap udara, cakalang dan bonito dalam kemasan, katsuobushi atau ikan kayu, serta tuna masak beku (Frozen Precooked Tuna).
"Jepang merupakan pasar yang sangat potensial bagi produk olahan tuna dan cakalang Indonesia. Karena itu kami mendorong semakin banyak pelaku usaha melakukan registrasi agar dapat memanfaatkan fasilitas tarif preferensi ini," kata Erwin dikutip dari Infopublik.
KKP juga akan melanjutkan proses verifikasi dan inspeksi secara berkala untuk memastikan seluruh eksportir memenuhi ketentuan dalam skema IJEPA. Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan tahap registrasi berikutnya agar lebih banyak Unit Pengolahan Ikan (UPI) dapat menikmati fasilitas tersebut.
Prospek ekspor ke Jepang dinilai masih cukup besar. Sepanjang 2025, nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke Negeri Sakura mencapai USD613,65 juta, naik 2,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Udang masih menjadi komoditas utama dengan kontribusi 52,1 persen, disusul tuna dan cakalang sebesar 26,2 persen serta mutiara sebesar 5,9 persen.
Khusus untuk produk olahan tuna dan cakalang yang kini memperoleh tarif preferensi 0 persen, nilai ekspornya mencapai USD76,41 juta pada 2025 atau meningkat 21 persen dibandingkan 2024. Kinerja tersebut menunjukkan permintaan pasar Jepang terhadap produk perikanan Indonesia masih terus bertumbuh.
Sejak awal 2026, KKP telah melakukan penilaian administrasi dan teknis terhadap 30 Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan eksportir yang mengajukan fasilitas IJEPA. Hingga saat ini, sebanyak 11 UPI telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan memperoleh Nomor Registrasi IJEPA. Perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan Sulawesi Utara.
Pemberlakuan tarif preferensi tersebut merupakan implementasi Protokol Perubahan IJEPA yang telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2026. KKP berharap insentif ini dapat memperkuat daya saing ekspor, meningkatkan nilai tambah industri pengolahan ikan, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
(SAW)
