REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menatap Pemilihan Umum (Pemilu) 2029, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan Kota Bogor memiliki nakhoda baru yang terpilih lewat musyawarah daerah (musda).
Dua nama yang terpilih memimpin DPD tingkat II itu Edy Rusyandi di Kabupaten Bandung Barat dan Rusli Prihatevy sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bogor. Proses pemilihan lewat Musda itu berjalan secara aman dan berakhir tanpa ekses.
"Alhamdulillah, rangkaian musda di Kota Bogor dan Kabupaten Bandung Barat selama tiga hari ini berjalan lancar, tertib, dan mencerminkan soliditas kader Golkar yang luar biasa," Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Daniel Muttaqin, saat dikonfirmasi Senin (3/8/2026).
Menurut Daniel, tuntasnya penyelenggaraan musda di dua wilayah strategis ini menjadi momentum penting bagi Golkar Jabar untuk memperkuat mesin partai menghadapi agenda politik ke depan. Pihaknya menargetkan proses kepengurusan setelah ditetapkannya nakhoda di DPD tingkat II ini segera rampung.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Setelah Kota Bogor dan Kabupaten Bandung Barat, kami akan melanjutkan musda di kota dan kabupaten lain se-Jawa Barat secara bertahap. Kami menargetkan seluruh konsolidasi kepengurusan ini tuntas tepat waktu agar roda organisasi semakin optimal dalam melayani masyarakat dan merebut kemenangan di Jabar," jelas Daniel.
Dirinya mengatakan penguatan struktur organisasi menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh kader memiliki kesiapan dalam menjalankan tugas politik sekaligus mendukung agenda pemerintahan.
"Setelah struktur organisasi tuntas, kami akan memperkuat konsolidasi sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029. Jadi tidak hanya di kontestasi politik, tetapi juga dalam mengawal dan memastikan program-program pemerintah dapat berjalan optimal hingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata dia.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Wihaji mengatakan, fokus utama Golkar saat ini bukan sekadar membangun narasi politik, melainkan turun langsung ke tengah masyarakat untuk menjawab berbagai kebutuhan warga.
Wihaji juga mengajak seluruh kader memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas tingkatan pemerintahan agar pelaksanaan program pemerintah berjalan selaras.
Menurutnya, sinergi antara unsur eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
"Hari ini rakyat butuh kerja nyata, terutama dari para anggota DPR dan para eksekutif. Mereka harus memahami suasana dan kepentingan masyarakat Provinsi Jawa Barat," ujarnya.
