JAKARTA, DISWAY.ID - Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menilai ekosistem haji dan umrah memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi syariah nasional. Di dalamnya terdapat aktivitas ekonomi yang sangat masif, mulai dari keuangan, akomodasi, transportasi, katering, hingga industri halal.
Fadlul menegaskan, ekosistem haji-umrah bukan sekadar belanja penyelenggaraan tahunan, melainkan pasar yang permintaannya pasti dan berulang. Namun, ia mengakui sinergi antara sektor keuangan syariah, industri halal, dan ekosistem haji-umrah masih belum berjalan optimal.
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah cara pandang terhadap ekosistem haji dan umrah. Bukan lagi sekadar mencatat pencapaian, melainkan mengembangkan tesis kebijakan yang menjadikannya mesin pertumbuhan ekonomi syariah.
“Ekosistem haji dan umrah tidak hanya dipandang sebagai belanja penyelenggara setiap tahun. Tapi ini merupakan captive market yang permintaannya relatif, pasti, dan berulang,” ujar Fadlul dalam acara Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.
BACA JUGA: BPKH Raih Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut, Kelolaan Dana Haji Tembus Rp180,74 Triliun
Menurut Fadlul, permintaan haji dan umrah yang terus mengalir setiap tahun itu perlu dikonversi menjadi investasi produktif. Alurnya dimulai dari permintaan pasar, pembentukan investment vehicle, peningkatan nilai tambah (value capture) pada sektor terkait, termasuk rantai pasoknya, hingga menghasilkan dampak nasional berupa penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) halal serta penahanan devisa agar tidak seluruhnya mengalir ke luar negeri.
Fadlul Imansyah menyebut perputaran uang dari aktivitas haji dan umrah di Indonesia mencapai Rp60-70 triliun setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, sektor haji menyumbang sekitar Rp21 triliun, sementara umrah mencapai Rp30-40 triliun.
Dengan nilai sebesar itu, BPKH menilai Indonesia memiliki modal besar untuk tidak sekadar menjadi pasar, tetapi juga pemain utama dalam rantai nilai ekonomi haji global.
Hingga Juni 2026, dana kelolaan haji yang diamanahkan kepada BPKH telah mencapai lebih dari Rp184,45 triliun. Angka ini, kata Fadlul, bukan sekadar statistik, melainkan representasi amanah, doa, dan harapan jutaan calon jemaah haji Indonesia.
BACA JUGA: Anggota Komisi VIII Maman Imanul Haq Dorong BPKH Lebih Independen Kelola Dana Haji
Dana tersebut ditempatkan pada instrumen syariah yang aman, seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), perbankan syariah, dan investasi ekosistem haji-umrah dengan prinsip kehati-hatian.
Meskipun memiliki populasi muslim terbesar di dunia dan permintaan produk halal yang sangat kuat, Indonesia justru mengalami penurunan peringkat dalam ekonomi syariah global. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025/2026, Indonesia turun dari peringkat ketiga ke posisi keempat.
“Tercermin dalam skor sektor keuangan syariah yang tadi sudah disampaikan, di mana peringkat Indonesia turun dari posisi ketiga menjadi posisi keempat. Dalam konteks inilah pengelolaan keuangan haji menjadi pemain, memainkan peran strategis sebagai katalisator pengembangan ekonomi syariah,” jelas Fadlul.
Penurunan peringkat ini terjadi di tengah besarnya potensi ekonomi syariah Indonesia yang tumbuh 6,21 persen secara tahunan pada Semester I 2026. Total aset keuangan syariah nasional mencapai Rp9.927 triliun atau setara 45 persen produk domestik bruto (PDB).
Namun, pangsa pasar perbankan syariah baru mencapai 7,32 persen pada Juni 2026, sementara indeks inklusi keuangan syariah hanya 13,41 persen, jauh di bawah indeks literasi yang mencapai 43,42 persen.
- 1
- 2
- »
