Kinerja belanja negara semakin produktif seiring percepatan pelaksanaan berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat.
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun hingga akhir Juli 2026 atau naik 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Purbaya menjelaskan, kenaikan belanja tersebut didorong oleh pelaksanaan sejumlah program prioritas, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN).
"Kinerja belanja negara semakin produktif dengan realisasi mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen hingga akhir triwulan II-2026," ujarnya dalam Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Menurutnya, kinerja belanja negara semakin produktif seiring percepatan pelaksanaan berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Realisasi belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp1.298,6 triliun atau meningkat 29,4 persen secara tahunan (year-on-year).
Selain untuk program MBG dan pembayaran gaji ke 13 ASN, lonjakan belanja negara juga dipengaruhi oleh program pembangunan infrastruktur, serta pembayaran subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.
Selain belanja, realisasi pembiayaan anggaran hingga Juli 2026 juga mencapai Rp452 triliun atau tumbuh 59,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pemerintah menyebut pembiayaan tersebut dilakukan secara prudent dan terukur dengan tetap mempertimbangkan likuiditas pemerintah, kondisi pasar yang optimal, serta dinamika pasar keuangan.
Purbaya menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus dioptimalkan sebagai instrumen untuk meredam gejolak ekonomi (shock absorber), mendorong pembangunan (agent of development), serta melindungi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
Dalam menjalankan fungsi sebagai shock absorber, pemerintah telah mengalokasikan subsidi sebesar Rp116 triliun dan kompensasi sebesar Rp116,9 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas harga dan pasokan BBM maupun pangan.
Di sisi pembangunan, APBN diarahkan untuk mempercepat berbagai program prioritas nasional. Hingga Juli 2026, Program Makan Bergizi Gratis telah merealisasikan anggaran sebesar Rp101,1 triliun dan menjangkau 63,13 juta penerima manfaat. Sementara itu, Program Sekolah Rakyat telah menyerap anggaran Rp13,1 triliun untuk pembangunan 104 sekolah permanen.
Pemerintah juga terus memperkuat perlindungan sosial melalui sejumlah program bantuan. Realisasi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp14,5 triliun, Program Kartu Sembako sebesar Rp19,7 triliun, dan Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp8,8 triliun.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah turut meluncurkan berbagai paket stimulus, di antaranya insentif perpajakan bagi pelaku usaha nasional, pemberian diskon transportasi selama periode libur Lebaran dan libur sekolah, serta penguatan program magang dan vokasi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
(NIA DEVIYANA)
