Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemberian insentif nickel-manganese-cobalt (NMC) merupakan salah satu strategi untuk mendongkrak pasar mobil listrik berbasis nikel.
“Ke depan akan ke sana. (Insentif NMC menjadi) bagian salah satu strateginya,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.
Bahlil menyampaikan kendaraan listrik dengan baterai lithium iron phosphate (LFP) tidak menjadi prioritas pemerintah sebab Indonesia tidak memiliki bahan baku untuk membuat LFP.
Terlebih, saat ini Indonesia tengah membangun ekosistem baterai kendaraan listrik berbasis nikel atau NMC. Oleh karena itu, arah pengembangan mobil listrik di Indonesia akan berbasis nikel.
Bahlil pun menegaskan bahwa kendaraan listrik yang menggunakan baterai berbasis nikel lebih unggul apabila dibandingkan dengan LFP.
“Kalau jarak-jarak pendek itu LFP biasanya, tetapi kalau jarak panjang itu nikel masih lebih paten,” ucapnya.
Dengan demikian, ia meyakini kendaraan listrik dengan baterai berbasis nikel lebih unggul meskipun lebih mahal apabila dibandingkan dengan kendaraan listrik dengan baterai LFP.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Mei 2026 mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan insentif kendaraan listrik yang ditargetkan mencakup masing-masing 100 ribu unit mobil listrik dan 100 ribu unit sepeda motor listrik pada tahun ini.
Untuk sepeda motor listrik, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menganggarkan Rp5 juta per sepeda motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40–100 persen untuk pembelian kendaraan listrik.
Insentif PPN DTP dikhususkan untuk kendaraan EV, tanpa mencakup kendaraan hibrida. Adapun terkait besaran insentif akan ditentukan berdasarkan baterai yang digunakan, yang dibagi menjadi baterai nikel dan non-nikel.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemberian insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) nantinya akan dikaitkan dengan program pengembangan motor dan mobil listrik nasional.
Pemerintah saat ini tengah mengkaji pemberian insentif untuk mendorong penjualan kendaraan listrik, sekaligus memperkuat ekosistem industri EV di dalam negeri. Namun, hingga kini pemerintah belum mengumumkan keputusan final terkait bentuk maupun waktu implementasi insentif tersebut.
Baca juga: BKPM: Indonesia tawarkan peluang investasi pengembangan baterai EV
Baca juga: Pengamat: Hilirisasi nikel jadi modal RI di rantai baterai EV global
Baca juga: Dorong industri baterai nikel, Indonesia bidik kemandirian energi
“Ke depan akan ke sana. (Insentif NMC menjadi) bagian salah satu strateginya,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.
Bahlil menyampaikan kendaraan listrik dengan baterai lithium iron phosphate (LFP) tidak menjadi prioritas pemerintah sebab Indonesia tidak memiliki bahan baku untuk membuat LFP.
Terlebih, saat ini Indonesia tengah membangun ekosistem baterai kendaraan listrik berbasis nikel atau NMC. Oleh karena itu, arah pengembangan mobil listrik di Indonesia akan berbasis nikel.
Bahlil pun menegaskan bahwa kendaraan listrik yang menggunakan baterai berbasis nikel lebih unggul apabila dibandingkan dengan LFP.
“Kalau jarak-jarak pendek itu LFP biasanya, tetapi kalau jarak panjang itu nikel masih lebih paten,” ucapnya.
Dengan demikian, ia meyakini kendaraan listrik dengan baterai berbasis nikel lebih unggul meskipun lebih mahal apabila dibandingkan dengan kendaraan listrik dengan baterai LFP.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Mei 2026 mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan insentif kendaraan listrik yang ditargetkan mencakup masing-masing 100 ribu unit mobil listrik dan 100 ribu unit sepeda motor listrik pada tahun ini.
Untuk sepeda motor listrik, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menganggarkan Rp5 juta per sepeda motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40–100 persen untuk pembelian kendaraan listrik.
Insentif PPN DTP dikhususkan untuk kendaraan EV, tanpa mencakup kendaraan hibrida. Adapun terkait besaran insentif akan ditentukan berdasarkan baterai yang digunakan, yang dibagi menjadi baterai nikel dan non-nikel.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemberian insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) nantinya akan dikaitkan dengan program pengembangan motor dan mobil listrik nasional.
Pemerintah saat ini tengah mengkaji pemberian insentif untuk mendorong penjualan kendaraan listrik, sekaligus memperkuat ekosistem industri EV di dalam negeri. Namun, hingga kini pemerintah belum mengumumkan keputusan final terkait bentuk maupun waktu implementasi insentif tersebut.
Baca juga: BKPM: Indonesia tawarkan peluang investasi pengembangan baterai EV
Baca juga: Pengamat: Hilirisasi nikel jadi modal RI di rantai baterai EV global
Baca juga: Dorong industri baterai nikel, Indonesia bidik kemandirian energi
