Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap hasil uji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Banyuwangi menemukan sekitar 76 persen penerima tidak tepat sasaran. Temuan tersebut menjadi dasar pemerintah memperluas implementasi sistem digitalisasi bansos ke ratusan daerah lain.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan digitalisasi bansos dilakukan dengan mengintegrasikan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan data dari berbagai kementerian dan lembaga.
"Dan di Banyuwangi kita coba aplikasi tersebut, tiga program ini, ditaruh, untuk bansos aja. Ternyata, hari itu, 76 persen yang menerima tidak layak. 76 persen enggak tepat sasaran," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin (3/8).
Menurut Tito, sistem tersebut memanfaatkan teknologi pengenalan wajah (face recognition) yang terhubung dengan berbagai basis data pemerintah sehingga proses verifikasi penerima bansos dapat dilakukan dalam waktu sekitar lima hingga sepuluh detik.
"Hanya dalam waktu 5 sampai 10 detik, dari wajah, langsung tahu dia layak atau tidak. Karena dia tahu punya motor nggak, punya rumah nggak, dari ATR BPN, ya, pekerjaannya seperti apa, ketahuan semua di sana," jelas Tito.
Beri Ruang SanggahanTito menjelaskan, penerima bansos yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat akan dikeluarkan dari daftar penerima. Namun, pemerintah tetap memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan sanggahan apabila data yang digunakan tidak lagi sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Di sisi lain, pembaruan data juga berhasil menjaring masyarakat yang sebelumnya belum terdaftar, tetapi dinilai layak menerima bantuan sosial.
"Sementara bisa menjaring, hampir 50 persen masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan, itu terjaring baru," kata Tito.
Diperluas ke 143 DaerahBerdasarkan hasil uji coba di Banyuwangi, pemerintah memperluas implementasi digitalisasi bansos dari satu daerah menjadi 43 kabupaten/kota. Pada Agustus 2026, program tersebut kembali diperluas ke 100 daerah tambahan.
"Jadi tahun ini, untuk piloting bansos ada di 143 kabupaten dan kota," ujarnya.
Tito mengatakan pemerintah menargetkan cakupan program terus bertambah hingga 243 kabupaten/kota. Daerah yang dipilih diprioritaskan memiliki akses internet yang memadai, kinerja Dukcapil yang baik, serta kepala daerah yang mendukung pembaruan data bansos.
"Kita pilih kepala daerah yang welcome. Yang mau untuk memperbaiki data supaya bansosnya tepat sasaran. Itu juga kan berguna bagi mereka. Akan mengurangi kemiskinan," tegas Tito.
