Perum Bulog memastikan tidak menyalurkan beras maupun minyak goreng bersubsidi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh komoditas pangan yang dipasok ke program tersebut merupakan produk premium.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan hingga saat ini tidak ada beras subsidi Bulog yang disalurkan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk kebutuhan MBG.
"Tidak ada. Kami memberikan beras untuk MBG adalah beras premium. Jadi tidak ada beras subsidi yang diberikan ke MBG," kata Rizal saat ditemui di kantornya di Jakarta Selatan, Senin (3/8).
Tak hanya beras, Rizal juga memastikan minyak goreng yang dipasok Bulog untuk program MBG bukan merupakan produk bersubsidi. "Termasuk MinyakKita. Jadi yang kami berikan untuk program MBG itu, semua premium," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono mengingatkan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk tidak menggunakan bahan pangan bersubsidi.
Sudaryono berencana mengirimkan surat peringatan bagi SPPG yang justru menggunakan bahan pangan bersubsidi seperti. Beberapa barang bersubsidi yang dimaksud adalah MinyaKita, gas melon 3 kilogram, atau beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).
"Kalau ada SPPG yang menggunakan barang subsidi, kami akan berikan surat peringatan. Kalau memang SPPG tersebut ngeyel dan membandel, kami akan tutup dapurnya," kata Sudaryono dalam konferensi pers di kantornya, Senin (27/7).
Hal ini sebab salah satu tugas SPPG adalah stabilisator harga pangan di tingkat produsen. Demikian, SPPG harus membeli bahan pangan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan pembelian (HAP).
Sudaryono mencontohkan terkait anjloknya harga telur ayam di tingkat produsen menjadi hanya Rp 12.000 per kilogram pada awal bulan ini. Angka tersebut anjlok lebih dari 50% dibandingkan HAP di tingkat peternak senilai Rp 26.000 per kg.
"Kalau SPPG menemukan harga telur di pasar murah sekali, dia harus beli sesuai HAP. Itu tujuan BGN ini sebagai stabilisator. Dengan demikian, peternak dan petani tidak dirugikan," katanya.
Terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan harga ayam dan telur sesuai dengan harga acuan pembelian yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 25.000 — Rp 26.000 per kilogram. Upaya menjaga harga komoditas ini, salah satunya dengan menyepakati mekanisme pengendalian harga ayam dan telur bersama BGN.
