Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan saat ini hanya ada satu perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
“Saya sudah bilang, kalau di Raja Ampat izin yang masih beroperasi itu hanya BUMN, Gag Nickel. Barang itu sudah ada sebelum saya lahir. Izin lainnya sudah kami cabut,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat ditemui di kantornya, Senin (3/8).
Dia menjelaskan izin-izin pertambangan yang sudah dicabut itu sebelumnya bukan berasal dari pemerintah pusat, melainkan dikeluarkan oleh kepala daerah setempat, seperti Gubernur ataupun Bupati. Hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu.
Bahlil menepis bahwa ada kabar penerbitan izin pertambangan baru di Raja Ampat. “Kan sudah saya cabut (tidak ada lagi),” ujarnya.
Pernyataan Bahlil terkait pertambangan di wilayah Raja Ampat menanggapi laporan ‘Surga yang Tak Terlindungi’ oleh Greenpeace Indonesia. Laporan ini mengulas penambangan di Raja Ampat setahun setelah desakan publik membuat pemerintah melakukan pengkajian izin pertambangan di wilayah itu.
Laporan itu mengungkap beberapa temuan antara lain adanya tiga perusahaan yang tengah memproses izin pertambangan nikel di bagian timur Pulau Waigeo, pulau terbesar di Raja Ampat. Kemudian, penambangan nikel di Pulau Gag yang kembali berjalan. Selain itu, perusahaan batu bara disebut telah mengambil tindakan hukum untuk mencoba mengaktifkan kembali izin pertambangan yang belum dikembangkan di Pulau Misool.
Perusahaan minyak dan gas (migas) juga dilaporkan beroperasi di darat dan laut sekitar Pulau Salawati. Temuan Greenpeace Indonesia, wilayah operasional perusahaan di darat tumpang tindih dengan zona penyangga cagar biosfer.
Sebagai informasi, setelah ditetapkan sebagai Global Geopark oleh UNESCO pada 2023, Raja Ampat diakui sebagai cagar biosfer atau kawasan konservasi yang menjaga keseimbangan alam dan aktivitas manusia pada 2025 lalu.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Belgis Habiba menilai temuan-temuaan ini sebagai bukti sejauh mana ancaman industri kotor mengintai Raja Ampat.
“Meski Juni tahun lalu Menteri Bahlil Lahadalia mengumumkan pencabutan empat dari lima izin tambang nikel di Raja Ampat, sedikit sekali bukti bahwa Pemerintah Indonesia serius melindungi Raja Ampat dari industri ekstraktif dan memulihkan lingkungan yang rusak akibat tambang nikel.” ujar Belgis.
Greenpeace juga mendesak pelaku usaha dalam rantai pasok kendaraan listrik (EV) untuk melakukan investigasi dan secara terbuka menolak nikel dari tambang-tambang di Kepulauan Raja Ampat, serta di wilayah dengan keanekaragaman hayati tinggi dan wilayah adat.
Desakan itu disuarakan dalam aksi damai di pembukaan pameran otomotif terbesar Indonesia: Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.
Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk bertuliskan "Protect Raja Ampat, Stop Dirty Energy" dan "Is Your Car Powered by Forest Destruction" tepat saat Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekan tombol pembukaan GIIAS 2026 pada Kamis (30/7) pekan lalu.
“Lewat aksi damai kreatif tanpa kekerasan hari ini, kami juga ingin menanyakan kepada para produsen kendaraan listrik tentang muasal energi yang mereka gunakan, apakah rantai pasok mereka terhubung dengan penambangan yang menyebabkan deforestasi dan merusak lingkungan?” kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Anggi Putra Prayoga, melalui keterangan tertulis, dikutip Senin (3/8).
Anggi menegaskan, Greenpeace Indonesia mendukung transisi energi agar Indonesia lepas dari ketergantungan energi fosil yang memicu dan memperparah dampak krisis iklim. Namun, mereka mendesak adanya transisi energi yang adil dengan mengedepankan lingkungan hidup dan keadilan sosial.
