Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai pertengahan tahun 2026 menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait tiga kasus dugaan tindak pidana korupsi, dan tiga tersangka yang sudah meninggal dunia.
Salah satu penyidikan yang disetop adalah kasus dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah jabatan Anggota DPR tahun anggaran 2020 yang melibatkan Indra Iskandar Sekretaris Jenderal DPR RI.
Budi Prasetyo Juru Bicara KPK mengatakan, beberapa penyidikan tidak bisa dilanjutkan lantaran tersangkanya meninggal dunia, dan ada yang menang praperadilan.
“Penyidik KPK memandang beberapa penyidikan memang tidak bisa dilanjutkan, seperti tersangka meninggal dunia, kemudian permohonan praperadilannya dikabulkan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Menurut Budi, Penyidik KPK menerbitkan SP3 untuk menghentikan kasus dugaan korupsi Sekjen DPR, sesudah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilannya.
Dia bilang, kemungkinan KPK kalah praperadilan karena ada aspek formil yang tidak lengkap dalam proses penyidikan.
Kemudian, KPK menerbitkan SP3 untuk kasus dugaan suap dan gratifikasi dengan tersangka Edward Omar Sharif Hiariej Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arie Rukmana asisten pribadi Wamenkum, karena ketiganya memenangkan praperadilan.
Lebih lanjut, pihak KPK juga menerbitkan SP3 untuk tiga tersangka yang sudah meninggal dunia.
Masing-masing, atas nama Kusnadi Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan Dana Hibah untuk kelompok masyarakat di Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022.
Lalu, Bong Kin Phin alias Siman Bahar terangka korupsi kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Loco Montrado perusahaannya dengan PT Aneka Tambang (Antam), pada tahun 2017.
Selanjutnya, KPK terbitkan SP3 atas nama Budhi Sarwono Bupati Banjarnegara 2017-2021, tersangka suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, tahun 2019-2021.(rid/iss/ham)
