Makassar, ERANASIONAL.COM – Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih merupakan upaya pemerintah memperkuat ekonomi desa sekaligus melindungi petani, nelayan, dan masyarakat dari praktik tengkulak.
Ia juga membantah berbagai informasi yang dinilai menyesatkan mengenai program tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Zulkifli Hasan saat memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri kegiatan Seminar Nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Makassar, Selasa (4/8).
Menurutnya, pemerintah akan tetap menjalankan program tersebut meski muncul berbagai kritik maupun serangan yang dianggap tidak berdasar.
“Mungkin ada yang terganggu sehingga menyerang program ini. Tapi kami ingin terus berbuat baik agar kemiskinan bisa dikurangi, ekonomi desa tumbuh, dan masyarakat memiliki lapangan pekerjaan,” tegas Zulkifli Hasan.
Ia menegaskan, Koperasi Desa Merah Putih bukanlah supermarket ataupun badan usaha yang bersaing dengan pelaku usaha kecil.
Koperasi tersebut berfungsi sebagai investasi pemerintah sekaligus operator yang memberikan pelayanan ekonomi bagi masyarakat desa.
Zulkifli menjelaskan, koperasi akan berperan menjaga harga hasil pertanian agar tidak merugikan petani.
Sebagai contoh, apabila harga gabah di tingkat petani hanya mencapai Rp5.000 per kilogram, pemerintah menetapkan koperasi membeli dengan harga Rp6.500 per kilogram.
“Kalau harga gabah hanya Rp5.000, koperasi membeli Rp6.500. Masa tidak ada manfaatnya? Koperasi hadir untuk menolong petani,” ujarnya.
Hal serupa juga akan diterapkan pada sektor perikanan. Menurutnya, saat harga ikan turun akibat melimpahnya hasil tangkapan, koperasi akan membeli hasil nelayan untuk kemudian disimpan di fasilitas cold storage yang dilengkapi pabrik es hingga harga kembali membaik.
“Kalau ikan sedang murah karena dibeli tengkulak, koperasi bisa membeli dan menyimpannya dulu. Jadi nelayan tidak lagi bergantung pada tengkulak,” katanya.
Zulkifli juga membantah isu yang menyebut pembangunan koperasi dilakukan tanpa perencanaan atau saling tumpang tindih.
Ia menjelaskan, apabila terdapat dua koperasi yang lokasinya berdekatan, masing-masing tetap memiliki wilayah layanan yang berbeda sesuai kebutuhan desa.
“Bukan supermarket. Kalau ada dua koperasi berdekatan, yang satu melayani desa A, yang satu melayani desa B. Tidak ada masalah,” jelasnya.
Selain menjadi pusat aktivitas ekonomi desa, Kopdes Merah Putih juga akan mendukung penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
Pemerintah akan melibatkan pemerintah desa untuk melakukan verifikasi penerima bantuan sehingga penyalurannya berbasis nama dan alamat penerima.
“Kalau desa yang mengurus, bisa dicek apakah penerimanya benar-benar yang berhak. Lama-lama semuanya berbasis by name by address sehingga bantuan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Tak hanya itu, koperasi juga akan menyediakan berbagai layanan keuangan, seperti pembayaran listrik melalui BRILink maupun BNILink.
Dari setiap transaksi tersebut, koperasi akan memperoleh pendapatan berupa biaya layanan yang dapat menjadi sumber pemasukan bagi desa.
“Desa nantinya memiliki akses langsung ke layanan keuangan dan perbankan. Jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Zulkifli mengungkapkan pembangunan Kopdes Merah Putih terus berjalan secara bertahap.
Pemerintah menargetkan sebanyak 35.800 koperasi rampung hingga akhir Agustus 2026, dengan dukungan pembangunan dari TNI.
Menurutnya, target tersebut merupakan pekerjaan besar yang tidak mungkin diselesaikan sekaligus.
Karena itu, pemerintah menargetkan jumlah koperasi meningkat menjadi sekitar 60.000 unit pada 2027.
“Tahun ini ditargetkan sekitar 35.800 koperasi selesai. Tahun depan bertahap menjadi sekitar 60.000. Ini pekerjaan besar sehingga dilakukan secara bertahap,” ujar Zulkifli. []
