Makassar, ERANASIONAL.COM – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan Pemerintah Kota Makassar tengah memprioritaskan penyelesaian dua persoalan utama terkait pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), yakni proses Persetujuan Seleksi Lokasi (PSL) serta sanksi administratif yang diterima pemerintah kota.
Munafri menjelaskan, penyelesaian persoalan PSL masih berlangsung karena adanya perubahan regulasi yang mengharuskan penyesuaian skema kerja sama.
“Kalau masalah PSL, saat ini masih berproses. Aturan terbaru mengharuskan adanya pengakhiran kontrak yang sebelumnya menggunakan PP Nomor 35 sebelum beralih ke PP Nomor 109. Karena skemanya berubah, maka kontraknya juga harus diakhiri terlebih dahulu,” kata Munafri, saat diwawancarai di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa 4 Agustus 2026.
Menurutnya, Pemkot Makassar meminta pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan agar proses transisi regulasi tersebut berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Selain persoalan administrasi, Munafri mengungkapkan bahwa proses PSL juga menghadapi kendala berupa penolakan dari sebagian warga di wilayah Tamalanrea yang menjadi lokasi yang telah ditetapkan dalam proses pengadaan oleh pemenang tender.
Penolakan masyarakat tersebut bahkan telah bergulir hingga Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI.
Karena itu, pemerintah kota memilih menunggu penyelesaian proses pengakhiran kontrak sebelum melanjutkan tahapan berikutnya.
Di sisi lain, Pemkot Makassar juga berpacu menyelesaikan sanksi administratif yang berkaitan dengan pengelolaan TPA.
Munafri menegaskan, sanksi tersebut harus segera dituntaskan agar tidak memicu persoalan baru dalam pengelolaan persampahan di Kota Makassar.
Sebagai langkah perbaikan, pemerintah kota saat ini melakukan peningkatan sistem pengelolaan sampah dari metode open dumping menjadi sanitary landfill.
Menurut Munafri, sistem sanitary landfill memungkinkan area pembuangan sampah ditutup secara bertahap dan dikelola sesuai standar lingkungan, sehingga tidak lagi dilakukan pembuangan secara terbuka.
Ia juga mengajak masyarakat ikut berperan dalam mengurangi beban TPA dengan menekan volume sampah yang dikirim setiap hari.
Sementara itu, terkait pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan yang memberikan tenggat waktu dua pekan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Munafri menegaskan pihaknya masih terus bekerja menyelesaikan seluruh proses yang sedang berjalan.
“Kami sementara berproses,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, secara terbuka memberikan peringatan kepada Pemerintah Kota Makassar agar segera menuntaskan persoalan persampahan yang dinilai belum tertangani secara optimal.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri pertemuan bersama para bupati dan kepala desa se-Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (4/8/2026).
Menurut Zulkifli Hasan, persoalan sampah di Makassar tidak boleh terus berlarut karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, hingga citra kota sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur.
“Saya memberikan perhatian khusus kepada Bapak Wali Kota Makassar mengenai persoalan persampahan yang hingga saat ini belum tertangani dengan baik,” kata Zulkifli Hasan di hadapan para kepala daerah.
Ia kemudian memberikan tenggat waktu selama dua pekan kepada Pemerintah Kota Makassar untuk menunjukkan langkah konkret dalam memperbaiki sistem penanganan sampah. Menurutnya, pemerintah daerah harus segera mengambil tindakan yang terukur agar persoalan tersebut tidak semakin meluas.
“Saya berikan waktu tambahan dua Minggu ke depan. Kalau dalam waktu tersebut persoalan ini belum juga dapat diselesaikan, maka Bapak Gubernur yang akan mengambil alih penanganannya,” tegasnya.
Ultimatum tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat menginginkan percepatan penyelesaian persoalan pengelolaan sampah, khususnya di daerah-daerah yang masih menghadapi berbagai kendala dalam sistem pengangkutan, pengelolaan, maupun pembuangan akhir sampah.
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa persoalan persampahan kini menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto. []
