Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera merilis kebijakan terbaru terkait insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dalam waktu dekat.
“Saya kira dalam dua minggu atau tiga minggu dari sekarang, Presiden akan meluncurkan stimulus untuk EV lagi, termasuk untuk sekitar 500.000 sepeda motor listrik dan mobil listrik,” ungkap Purbaya saat menghadiri pameran otomotif GIIAS 2026 di Tangerang, Banten, pada Selasa (4/8).
Dalam keterangannya, Purbaya menjelaskan bahwa dukungan pemerintah tersebut mencakup pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 100 persen.
Selain itu, terdapat pula skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40 persen bagi kendaraan yang memenuhi syarat tertentu.
Meski demikian, Menkeu mengindikasikan bahwa subsidi ini kemungkinan besar hanya diperuntukkan bagi kendaraan listrik berbasis baterai murni (BEV).
Artinya, kendaraan jenis hybrid maupun plug-in hybrid (PHEV) diprediksi tidak akan masuk dalam daftar penerima insentif tersebut.
Terkait kepastian detailnya, Purbaya menegaskan bahwa pengumuman resmi akan dilakukan langsung oleh Kepala Negara.
“Saya belum dengar rencana itu. Yang saya dengar rencananya adalah EV saja. Battery nickel-based sama battery lithium-based juga berbeda sedikit,” tambahnya.
Langkah ini sejalan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, di mana pengembangan industri otomotif nasional telah ditetapkan sebagai salah satu Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) guna mempercepat hilirisasi.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya sempat mengutarakan bahwa pemerintah ingin memprioritaskan merek otomotif nasional dalam pemberian insentif.
Hal ini dilakukan sebagai strategi memperkuat posisi industri dalam negeri.
Namun, hingga saat ini pemerintah belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai kriteria "merek nasional" yang dimaksud, apakah terbatas pada perusahaan lokal atau mencakup produsen asing yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi.
Jadwal pasti pengumuman skema insentif ini juga masih menunggu keputusan final dari Presiden. (ant/dpi)
