JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah partai politik nonparlemen mengaku belum menerima undangan dari DPR RI untuk memberikan masukan dalam pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu, meski telah dijadwalkan akan menyerap aspirasi pada masa reses.
Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, hingga Selasa (4/8/2026), belum ada undangan yang diterima partainya maupun Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR).
"Belum ada, lebih baik kita dari GKSR (Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat) bersama-sama bertemu menyampaikan hasil diskusi dan pandangan partai-partai non parlemen yang tergabung dalam GKSR," kata Ferry, saat dihubungi Kompas.com, Selasa.
Ferry berharap, ketika agenda tersebut terlaksana, partai-partai yang tergabung dalam GKSR dapat diterima secara bersama, untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai revisi UU Pemilu.
Baca juga: Berkaca Kasus Pengeroyokan di Bali, Legislator Perindo Diminta Peka Masalah Masyarakat
Sebagai informasi, GKSR adalah sekretariat bersama yang dibentuk oleh 12 partai politik nonparlemen pada 25 September 2025.
Sekber tersebut dibentuk karena partai-partai anggotanya menilai sebanyak 17.304.303 suara yang diperoleh partai nonparlemen pada Pemilu 2024 tidak terkonversi menjadi kursi DPR akibat ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.
Adapun 12 partai yang tergabung dalam GKSR ialah:
- PPP
- PSI
- Perindo
- Gelora
- Hanura
- Partai Buruh
- Partai Ummat
- PBB
- Partai Garuda
- PKN
- Partai Prima
- Partai Berkarya
Senada dengan Ferry, Ketua Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq juga mengaku belum menerima undangan dari Pimpinan DPR RI maupun jajaran Komisi II.
"Sampai saat ini, Gema Bangsa belum mendapatkan undangan dari Komisi II. Gema Bangsa berharap diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam memberikan usulan," kata Rofiq, saat dihubungi Kompas.com.
Baca juga: PSI Sebut Jokowi Beri Perhatian ke Indonesia Timur Selama 2 Periode Jadi Presiden
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong memastikan rencana menyerap aspirasi partai politik nonparlemen terkait revisi UU Pemilu masih tetap dijadwalkan.
"Lagi dicari jadwal yang pas," kata Bahtra, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Bahtra mengatakan, agenda tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Namun, ia belum dapat memastikan waktu pelaksanaannya karena DPR masih menjalani masa reses.
"Segera mungkin kita rencanakan ya, karena kan ini musim reses. Tetapi juga kan perintah pimpinan juga kan walaupun dalam kondisi reses, kami juga di beberapa komisi juga tetap menjalankan aktivitas-aktivitas seperti biasanya," ujar dia.
Politikus Partai Gerindra itu juga belum bisa memastikan apakah agenda tersebut akan berlangsung sebelum atau sesudah penyampaian Nota Keuangan dan APBN 2027.
