JAKARTA, KOMPAS.TV - Persatuan Insinyur Indonesia (PII) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah melakukan pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD) di seluruh Indonesia hingga akhir Agustus 2026.
Hasil pengukuran tersebut akan diumumkan kepada publik pada 29 Agustus 2026.
Pemerintah daerah yang memperoleh indeks keinsinyuran tinggi akan menerima Penghargaan IKD.
IKD atau Government Engineering Index merupakan inisiatif PII bekerja sama dengan Kemendagri untuk mengukur tingkat kepatuhan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menerapkan praktik keinsinyuran pada pelaksanaan pembangunan.
Ketua Umum PII Dr-Ing. Ir. Ilham Akbar Habibie, MBA, IPU, ASEAN Eng. mengatakan pengukuran IKD menjadi salah satu agenda utama organisasi pada paruh kedua 2026, di samping pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), Seminar Nasional Teknologi Pertahanan, serta penyelenggaraan konferensi insinyur se-ASEAN.
Baca Juga: RI Jalin Kerja Sama Teknologi Semikonduktor: Bakal Latih 15 Ribu Insinyur, Kembangkan Chip Nasional
"PII bersama Kementerian Dalam Negeri melakukan pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah. Lalu ada Rapimnas PII, Seminar Nasional Teknologi Pertahanan dan menjadi tuan rumah konferensi asosiasi insinyur se-ASEAN, akhir Oktober nanti di Bandung," ujar Ilham dalam pertemuan bersama para pemimpin redaksi media di Kantor PII Pusat, Jakarta, Selasa (4/8/2026), dikutip dari siaran pers PII.
Ilham menjelaskan praktik keinsinyuran idealnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Keinsinyuran, yang mengamanatkan perlindungan terhadap tiga pihak.
Pertama, perlindungan bagi insinyur sebagai pelaku profesi.
Kedua, perlindungan bagi pengguna jasa insinyur berdasarkan ikatan hubungan kerja agar terhindar dari malapraktik.
Penulis : Rizky L Pratama Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV
- Indeks Keinsinyuran Daerah
- PII
- Kemendagri
- Ilham Akbar Habibie
- CAFEO 44
- Insinyur
