HARIAN.FAJAR.CO.ID, PAREPARE – Pemerintah Kota Parepare bersama Pertamina meningkatkan pengawasan distribusi LPG 3 kilogram di tengah lonjakan kebutuhan akibat musim kemarau yang memicu penggunaan gas melon untuk pompa air irigasi petani.
Pada Selasa (4/8/2026), Pemkot Parepare melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pangkalan LPG 3 kilogram. Sidak ini dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, didampingi Kepala Dinas Perdagangan Parepare, Andi Wisna, serta SBM Sulselbar VII Gas Pertamina, Mulian Pratama.
Hamka menegaskan bahwa pemantauan akan dilakukan selama sepekan ke seluruh rantai distribusi, mulai dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), agen, pangkalan hingga pengecer. “Dalam satu minggu ini kami akan terus melakukan pengawasan dan melihat distribusi dari SPBE ke agen, ke pangkalan hingga pengecer, sehingga kami bisa mengetahui di mana sebenarnya persoalan terjadi jika ada kendala,” katanya.
Hasil pemantauan sementara menunjukkan distribusi LPG di Parepare masih berjalan normal dan belum ditemukan masalah besar. Namun, pemerintah menduga tingginya kebutuhan LPG dipengaruhi musim kemarau yang membuat banyak petani menggunakan tabung gas untuk mengoperasikan pompa air irigasi.
Hamka menjelaskan bahwa saat ini alokasi LPG di Parepare sekitar 7.240 tabung per hari dan jika ditemukan peningkatan kebutuhan yang signifikan, Pemkot akan mengusulkan penambahan kuota kepada pihak terkait.
Lebih lanjut, Mulian Pratama dari Pertamina menegaskan bahwa LPG subsidi tidak diperbolehkan disalurkan ke luar wilayah distribusi yang telah ditetapkan. “Secara ketentuan, penyaluran LPG tidak boleh keluar dari wilayah distribusi atau kota dan kabupaten yang menjadi wilayah alokasinya. Saat ini kami masih melakukan penelusuran dan koordinasi terkait indikasi adanya barang yang keluar daerah,” jelasnya.
Dia mengungkapkan bahwa Pertamina rutin memonitor SPBE, agen, dan pangkalan untuk memastikan distribusi berjalan normal. Bahkan dalam tiga hari terakhir, pasokan LPG untuk Parepare telah ditingkatkan menjadi 7.800 tabung per hari untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.
Mulian mengungkapkan bahwa peningkatan konsumsi LPG tidak hanya berasal dari rumah tangga dan usaha mikro, tetapi juga petani yang menggunakan LPG untuk mesin pompa air irigasi. Menurutnya, penggunaan LPG subsidi untuk sektor pertanian hanya diperbolehkan bagi petani sasaran yang menerima bantuan konverter kit BBM ke BBG dari pemerintah.
Namun, banyak petani melakukan konversi mandiri sehingga ikut menggunakan LPG subsidi. “Banyak petani yang menggunakan LPG untuk pompa air karena dinilai lebih hemat, waktu operasionalnya lebih lama, dan biayanya lebih murah dibandingkan BBM,” beber Mulian.
Meski demikian, Pertamina bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terus berkoordinasi memastikan distribusi LPG subsidi tepat sasaran. Terkait penyaluran melalui pengecer, Mulian menyebut regulasi masih memperbolehkan pengecer terdaftar menerima sekitar 10 persen dari alokasi pangkalan, namun saat ini pihaknya mengimbau agar pangkalan lebih memprioritaskan penjualan kepada konsumen langsung, khususnya rumah tangga dan usaha mikro.
Salah seorang warga Parepare, Rahim, mengaku masih dapat membeli LPG 3 kilogram langsung di pangkalan dengan harga bervariasi antara Rp18.500 hingga Rp20.000 per tabung. (*)
