Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana melakukan kajian komprehensif terkait sumber pendanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kajian tersebut untuk mencari jalan agar program MBG tetap berjalan mulai tahun depan.
Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong mengatakan kajian tersebut akan dilakukan bersama pemerintah. Namun Bahtra yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Partai Gerindra mensinyalir program MBG tidak akan dikeluarkan dari belanja pendidikan pada tahun ini.
"Mahkamah Konstitusi (MK) juga memutuskan tidak ada masalah masuknya program MBG dalam program belanja pendidikan pada tahun ini. Mungkin pelaksanaan program MBG ke depan yang akan dilakukan kajian-kajian," kata Bahtra di Gedung DPR, Selasa (4/8).
Bahtra mengatakana, alokasi dana untuk program MBG pada tahun depan akan diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (14/8). Hal tersebut akan diumumkan dalam Nota Keuangan yang memuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027.
Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan soal program MBG. Hakim Konstitusi memutuskan agar anggaran MBG dipisahkan dari pos anggaran pendidikan. Dengan putusan ini, maka pemerintah diminta tak memasukkan program MBG dalam alokasi dana Pendidikan 20% dari APBN dan 20% dari APBD 20%.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan alokasi pendidikan 20% harus memenuhi pembiayaan komponen utama yakni peserta didik, pendidik, sarana prasarana, kurikulum, serta pengembangan pendidikan.
"Pembiayaan atas komponen utama tersebut, tidak termasuk pembiayaan untuk program MBG," kata Hakim Enny pada sidang hari Kamis (30/7).
Namun Hakim MK menyatakan program MBG secara substansi konstitusional karena wujud program prioritas pemerintah hasil Pemilihan Umum 2024. Namun, mereka menyatakan penganggaran program tersebut harus disusun terpisah.
Secara terperinci, APBN 2026 menetapkan anggaran pendidikan mencapai Rp 769,09 triliun. Namun Program MBG memiliki alokasi hingga Rp 223,56 triliun atau hampir 30% dari anggaran belanja pendidikan.
Adapun pengeluaran Program MBG dari anggaran pendidikan selambatnya dilakukan pemerintah pada 2028. Namun Hakim Konstitusi menganjurkan pemerintah untuk mencoba mengeluarkan MBG dari anggaran pendidikan dari APBN 2027.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengisyaratkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun depan akan lebih rendah dari tahun ini. Pasalnya, pemerintah akan memangkas jumlah penerima manfaat selambatnya mulai bulan depan.
Pelaksana harian (Plh) Ketua BGN, Agustina Arumsari mengatakan, pihaknya masih melakukan sinkronisasi terkait anggaran MBG untuk tahun depan. Hal ini menyusul perintah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan waktu sekitar 30 hari untuk mempertajam kriteria penerima manfaat program itu.
"Saya mau penajaman penerima manfaat MBG ini melalui kajian kesehatan, pendidikan, dan hukum. Tentu saja ujung-ujungnya revisi anggaran dan ada dampak pengurangan anggaran tahun depan," kata Arumsari dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (21/7).
