BANDUNG, KOMPAS - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membongkar Teras Cihampelas, yakni jembatan khusus pejalan kaki di Kota Bandung, pada Oktober 2026. Fasilitas publik bernilai puluhan miliar ini dinilai mubazir dan tidak berdampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
Teras Cihampelas dibangun sepanjang 450 meter, lebar 7,6 meter, dengan ketinggian 4,6 meter. Pembangunannya dilakukan selama 4 bulan dengan biaya Rp 48 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung 2016.
Wali Kota Bandung kala itu, Ridwan Kamil, meresmikan Teras Cihampelas yang merupakan jembatan bagi pejalan kaki atau skywalk pada 4 Februari 2017. Lokasi tersebut terdiri dari tiga zona, yaitu zona kuliner, suvenir, dan taman.
Terdapat 192 pedagang kaki lima yang dipindahkan ke sana. Saat pandemi Covid-19, Teras Cihampelas ditutup. Fasilitas itu sempat dibuka namun sepi pedagang dan pengunjung.
Belakangan Pemkot Bandung menutup tangga akses masulk menuju area Teras Cihampelas pada awal tahun ini. Hal ini dipicu rawan terjadi perbuatan asusila di tempat tersebut.
Pemerintah Provinsi Jabar telah resmi menerima peralihan pengelolaan kawasan Jalan Cihampelas dari Pemerintah Kota Bandung pada 29 Juli 2026. Pemprov Jabar berencana membongkar fasilitas tersebut dan kembali menata kawasan tersebut pada Agustus mendatang.
Berbagai kalangan masyarakat yang diwawancarai pada Selasa (4/8/2026) mendukung pembongkaran Teras Cihampelas. Salah satunya ialah Azhara (30), pedagang kaki lima di kawasan Jalan Cihampelas.
Azhara mendukung penuh pembongkaran Teras Cihampelas. Menurutnya, fasilitas pemerintah itu mubazir karena sama sekali tak berdampak bagi pedagang sepertinya dalam beberapa tahun terakhir.
"Tidak ada pengunjung yang mau berbelanja di tempat itu. Selain harus menaiki tangga, minimnya lahan parkir," ujarnya.
Hal senada dikatakan oleh Yanto (42), salah satu pedagang pakaian setempat di sekitar Teras Cihampelas. Ia menuturkan, jumlah pengunjung anjlok meskipun pandemi Covid-19 telah berakhir.
“Silakan pemerintah membongkarnya. Saya hanya berharap omzet jualan kembali meningkat lagi setelah penataan kawasan ini,” kataYanto.
Akademisi dan pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, mengatakan, mubazirnya Teras Cihampelas yang bernilai puluhan miliar rupiah menunjukkan pemerintah tidak melakukan perencanaan matang sebelum membangun fasilitas itu.
Ia menilai, hal ini harus menjadi pelajaran penting bagi Pemprov Jabar dan pemda di 29 kabupaten kota di provinsi tersebut dalam menyiapkan program pembangunan bagi masyarakat. Apalagi, jutaan warga Jabar masih terbelit kemiskinan dan pengangguran.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, sebanyak 1,77 juta orang di provinsi itu masih menganggur hingga November 2025. Adapun persentase penduduk miskin di Jabar mencapai 6,78 persen atau sekitar 3,55 juta jiwa.
“Mubazirnya Teras Cihampelas juga menunjukkan minimnya fungsi pengawasan dari pihak legislatif. Mereka tetap meloloskan proyek pembangunan fasilitas itu meskipun tidak memiliki konsep yang jelas,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menuturkan, pihaknya akan bergerak cepat menyelesaikan proses administrasi sebagai landasan dimulainya penataan fisik kawasan tersebut. Dedi berharap, Jalan Cihampelas dapat kembali berjaya sebagai ikon Kota Bandung yang memiliki daya tarik global.
Ia akan langsung menata Cihampelas, sehingga kawasan ini kembali seperti dulu, menjadi pusat industri kreatif serta pusat kunjungan warga dari berbagai daerah, termasuk wisatawan mancanegara.
"Urusan administrasi dan segala macamnya ditargetkan selesai dalam satu bulan. Targetnya pada bulan Oktober seluruh pengerjaan fisik sudah rampung," ucap Dedi.
