Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana menekankan pentingnya penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan sumber daya kementerian dan lembaga (K/L).
Dia juga menegaskan pentingnya transformasi menuju Government 5.0, melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk analisis data dan kolaborasi lintas sektor yang berpusat pada masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan.
“Kombinasi keduanya (menjadi) kunci dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan pengambilan kebijakan,” ucapnya sebagaimana dalam keterangan resmi pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP), Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KKP) dan Badan Karantina Indonesia (Barantin) Tahun 2025 di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, enam tantangan utama menuju Government 5.0 adalah belum meratanya kematangan transformasi digital, fragmentasi data pemerintah, keterbatasan talenta AI, rendahnya integritas tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, serta keamanan siber dan kolaborasi.
Baca juga: BPK dorong kementerian terapkan prinsip ESG dalam pengelolaan anggaran
Dalam kesempatan tersebut, Nyoman menyampaikan bahwa Pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) bukan sekadar instrumen untuk menghasilkan opini, tetapi juga kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola keuangan negara dan pembangunan berkelanjutan.
Dia mengapresiasi kepada empat entitas yang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LK Tahun 2025 dan menekankan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi perbaikan berkelanjutan.
BPK telah menyampaikan rekomendasi strategis untuk mendorong momentum perbaikan sistemik, penguatan pengendalian intern, dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset negara, serta kepatuhan yang berkelanjutan.
“(Saya) berharap sinergi antara BPK dengan kementerian/lembaga terus ditingkatkan agar hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi instrumen mempertahankan opini yang baik, tetapi juga pendorong terwujudnya good governance, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan negara yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ungkap dia.
Baca juga: Kementerian PKP: Opini WTP dari BPK dorong anggaran lebih pro rakyat
Dia juga menegaskan pentingnya transformasi menuju Government 5.0, melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk analisis data dan kolaborasi lintas sektor yang berpusat pada masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan.
“Kombinasi keduanya (menjadi) kunci dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan pengambilan kebijakan,” ucapnya sebagaimana dalam keterangan resmi pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP), Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KKP) dan Badan Karantina Indonesia (Barantin) Tahun 2025 di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, enam tantangan utama menuju Government 5.0 adalah belum meratanya kematangan transformasi digital, fragmentasi data pemerintah, keterbatasan talenta AI, rendahnya integritas tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, serta keamanan siber dan kolaborasi.
Baca juga: BPK dorong kementerian terapkan prinsip ESG dalam pengelolaan anggaran
Dalam kesempatan tersebut, Nyoman menyampaikan bahwa Pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) bukan sekadar instrumen untuk menghasilkan opini, tetapi juga kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola keuangan negara dan pembangunan berkelanjutan.
Dia mengapresiasi kepada empat entitas yang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LK Tahun 2025 dan menekankan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi perbaikan berkelanjutan.
BPK telah menyampaikan rekomendasi strategis untuk mendorong momentum perbaikan sistemik, penguatan pengendalian intern, dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset negara, serta kepatuhan yang berkelanjutan.
“(Saya) berharap sinergi antara BPK dengan kementerian/lembaga terus ditingkatkan agar hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi instrumen mempertahankan opini yang baik, tetapi juga pendorong terwujudnya good governance, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan negara yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ungkap dia.
Baca juga: Kementerian PKP: Opini WTP dari BPK dorong anggaran lebih pro rakyat
