Jakarta: Komisi X DPR mendorong pemerintah agar reformasi pendidikan di Indonesia bertransformasi. Mulai dari sekadar berorientasi administratif menjadi berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan.
“Tentunya membangun kualitas SDM unggul harus dimulai dari pendidikan anak-anak. Karena pendidikan menjadi modal dasar pembangunan nasional,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayati, di Jakarta, dikutip melalui keterangan tertulis, Selasa, 4 Agustus 2026.
Baca Juga :
Kunjungan Santri ke Kompleks Parlemen Perkuat Wawasan KebangsaanDia menilai pembenahan kualitas SDM melalui sektor pendidikan ini membutuhkan komitmen besar dari negara. Pihaknya meminta agar seluruh program prioritas pendidikan senantiasa mendapat pengawalan mendasar demi masa depan generasi penerus bangsa.
Esti menekankan bahwa pendidikan bagi anak-anak saat ini tidak lagi cukup hanya menghasilkan lulusan yang sekadar menyelesaikan formalitas akademik. Menghadapi era transformasi digital, kecerdasan artifisial, ekonomi hijau, hingga kompetisi global, sistem pendidikan wajib membentuk karakter manusia Indonesia yang adaptif.
“Dalam situasi tersebut, pendidikan bagi anak-anak tidak lagi cukup menghasilkan lulusan yang sekadar menyelesaikan pendidikan formal, tetapi harus membentuk manusia Indonesia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, literasi digital, kreativitas, kemampuan berkolaborasi, karakter yang kuat, serta kesiapan untuk terus belajar sepanjang hayat,” urai Esti.
Ilustrasi pendidikan. Foto: Dok. Medcom.id.
Guna mencapai sasaran SDM unggul tersebut, DPR menuntut pemerintah untuk jeli memetakan dampak kebijakan baru terhadap ekosistem sekolah. Mitigasi matang sangat diperlukan, terutama terkait potensi penggabungan sekolah (regrouping) serta redistribusi guru agar tidak menimbulkan persoalan baru.
“Kita berharap berbagai kebijakan yang tengah digodok pemerintah saat ini benar-benar mampu memperkuat sistem pendidikan nasional, sekaligus menjadi jawaban konkret atas persoalan kronis kekurangan guru dan ketimpangan layanan pendidikan di Indonesia demi pemenuhan hak dasar anak dalam pendidikan,” ujar Esti.
