JAKARTA, KOMPAS — Penipuan keuangan dengan menggunakan akal imitasi atau AI semakin marak. Pelaku mengembangkan modus kejahatan dengan merekayasa berbagai dokumen hingga menyerupai aslinya. Masyarakat diminta tetap waspada dan segera melapor apabila mendapatinya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, penipuan keuangan yang terindikasi menggunakan AI terus bertambah dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), terdapat sedikitnya 1.379 laporan penipuan selama 22 November 2024 hingga akhir Juni 2026.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengatakan, angka tersebut terus meningkat dari semula 13 laporan pada akhir 2024 menjadi 1.366 laporan pada Juni 2026.
”Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan AI dalam penipuan keuangan semakin canggih, semakin nyata, dan kita semua perlu waspada,” ujarnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Juli 2026 secara daring, Selasa (4/8/2026).
Dalam hal ini, para pelaku menggunakan AI untuk merekayasa video, foto, suara, nomor rekening, nomor telepon, serta dokumen digital hingga menyerupai aslinya. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan pelaku meniru lembaga resmi yang selama ini dipercaya masyarakat.
Berbagai modus itu dilakukan untuk membuat masyarakat percaya bahwa produk yang ditawarkan benar-benar nyata. Tidak sedikit juga korban yang akhirnya bertransaksi secara sukarela lantaran tergiur dengan insentif atau hadiah yang dijanjikan.
Dicky memaparkan, modus yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat adalah penipuan investasi, terutama dengan menggunakan deepfake atau manipulasi menggunakan AI yang meniru tokoh tertentu. Modus lain, robot trading berbasis AI, belanja daring, aplikasi AI, serta panggilan palsu (fake call).
”Yang perlu kita pahami, AI ini sebenarnya tidak berdiri sendiri. AI adalah alat, tools, yang membuat modus dari penipuan atau kejahatan itu semakin meyakinkan, semakin cepat, dan sulit dikenali,” katanya.
Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip 2L (logis dan legal). Artinya, masyarakat diminta untuk selalu memastikan bahwa setiap produk keuangan yang ditawarkan sudah mengantongi izin resmi dari regulator dan menjanjikan tawaran yang masuk akal.
Di sisi lain, masyarakat sebaiknya juga selalu waspada dengan senantiasa memverifikasi produk keuangan, baik kepada perusahaan terkait maupun kepada regulator atau OJK. Sebagai antisipasi, masyarakat diharapkan untuk tidak memberikan kode PIN atau OTP (one-time-password) kepada siapa pun.
”Jadi, jangan mudah percaya pada nama akun, nomor telepon, foto, suara atau tampilan video karena semuanya bisa direkayasa,” ujar Dicky.
Kecepatan pelaporan tersebut akan menentukan seberapa cepat upaya penindakan, seperti penundaan transaksi atau bahkan pemblokiran dana.
Ia menambahkan, OJK saat ini tengah mengembangkan aplikasi anti-scam yang dapat mengidentifikasi sejauh mana suatu produk keuangan menggunakan teknologi, termasuk AI. Harapannya, aplikasi ini dapat membantu pengecekan masyarakat.
Sebaliknya, masyarakat yang menjadi korban kejahatan penipuan keuangan diharapkan dapat segera menghubungi IASC, bank, atau penyedia jasa keuangan. Kecepatan pelaporan itu akan menentukan seberapa cepat upaya penindakan, seperti penundaan transaksi atau bahkan pemblokiran dana.
Selama periode 22 November 2024 hingga Juni 2026, IASC tercatat telah menerima 636.014 laporan dari masyarakat. Dari laporan tersebut, setidaknya 1,17 juta rekening telah terverifikasi dan 604.923 rekening telah diblokir. Adapun total dana korban yang diblokir mencapai Rp 723,7 miliar.
Sebelumnya, kajian dari Vero dan Kadence International terkait skor kepercayaan konsumen teknologi Asia Tenggara menemukan bahwa tingginya tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk digital diikuti dengan rendahnya toleransi atas sebuah kegagalan atau insiden.
Hasil kajian itu mencatat, tingkat kepercayaan tertinggi masyarakat di seluruh wilayah Asia Tenggara ada pada teknologi perbankan dan pembayaran digital, dengan skor rata-rata 81,7 dan 80,4. Namun, lebih dari separuh konsumen menyatakan akan segera meninggalkan layanan terkait setelah terjadi insiden.
Fuad Arrasyid, Strategist Vero Indonesia, menyampaikan, lanskap teknologi Indonesia menanggung banyak harapan, mulai dari akselerasi ekonomi digital, perluasan inklusi keuangan, hingga efisiensi kerja berbasis AI.
”Tapi, harapan yang tinggi tidak serta-merta membuat masyarakat menempatkan kepercayaan penuh pada teknologi,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (30/7/2026).
Secara khusus, di Indonesia, transparansi, rekam jejak yang teruji, dan penanganan insiden yang akuntabel sangat menentukan tingkat kepercayaan konsumen. Maka, komunikasi menjadi aspek penting untuk menjembatani inovasi dan kepercayaan publik.
Selain itu, hasil survei juga menunjukkan, 49,5 persen responden mengkhawatirkan penyalahgunaan data pribadi. Lebih lanjut, modus penipuan di ranah daring menjadi kekhawatiran yang paling meluas, menduduki tiga kekhawatiran utama dari 79 persen responden.
Bahkan, konsumen tidak menoleransi insiden serius semacam ini. Sebanyak 42 persen responden menyatakan, mereka akan langsung berhenti menggunakan merek teknologi atau platform terkait saat itu juga.
Temuan ini menunjukkan bahwa konsumen semakin menilai perusahaan dari cara mereka merespons krisis, bukan semata dari kualitas produk atau layanan yang ditawarkan.
Menurut Executive Account Director Vero Indonesia Diah Andrini Dewi, kebocoran data di era digital bukan sekadar insiden keamanan, melainkan ujian kepercayaan. Ini terutama berlaku bagi sektor perbankan dan layanan keuangan digital yang mengelola data pribadi serta aset finansial pelanggan.
”Temuan ini menunjukkan bahwa konsumen semakin menilai sebuah perusahaan dari cara mereka merespons krisis, bukan semata-mata dari kualitas produk atau layanan yang ditawarkan,” ujarnya.
Oleh karena itu, upaya untuk membangun kembali kepercayaan tidak cukup melalui pernyataan resmi. Sebaliknya, perusahaan perlu menunjukkan langkah perbaikan yang nyata dan melibatkan pihak independen yang kredibel untuk meyakinkan konsumen bahwa risiko telah ditangani secara bertanggung jawab.
