JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago memastikan video unjuk rasa besar yang beredar di media sosial merupakan informasi bohong. Ia pun menyatakan bakal mengungkap dalang penyebar video hoaks tersebut.
Menurutnya, video itu merupakan dokumentasi dari unjuk rasa pada masa lalu. Ia memastikan tidak ada unjuk rasa besar yang terjadi saat ini.
"Video itu saya nyatakan tidak benar. Tidak ada di wilayah Indonesia, di Tanah Air kita, ada hoaks-hoaks yang seperti itu. Mungkin itu dari masa lalu. Pada saat sekarang ini, tidak ada," kata Djamari saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).
Djamari mengatakan, pemerintah telah bekerja bersama TNI-Polri dengan sungguh-sungguh untuk menjaga kondusivitas. Untuk itu, ia menyatakan pihaknya akan mengungkap dalang penyebar hoaks tersebut.
Baca Juga:UNY Dorong Perempuan Diaspora Indonesia di Malaysia Mandiri lewat AI"Akunnya akun siapa ini? Ada akunnya, kami akan temukan itu. Makanya tadi saya katakan, kalau misalnya terjadi bahwa itu ada indikasi dan bisa memenuhi ketentuan melanggar tindak pidana kami akan lakukan itu. Kami akan melakukan tindakan sangat tegas," tegas Djamari.
Lebih lanjut, Djamari menegaskan, pemerintah tidak akan melarang unjuk rasa yang merupakan bentuk penyampaian pendapat dari masyarakat. Namun, ia menekankan setiap aksi unjuk rasa tidak boleh bersifat anarkis.
"Yang dilarang yang tidak diharapkan adalah suatu tindakan-tindakan anarkis. Tindakan-tindakan, kalau misalnya unjuk rasa yang ditertib, menyampaikan kritikan, boleh-boleh saja. Bahkan beberapa kali Presiden mengatakan kritikan itu perlu," ucap Djamari.
"Bahkan kami yakini, kritikan-kritikan semacam itu sangat menyegarkan buat kami. Sangat menyegarkan. Kalau soal itu silakan, unjuk rasa, tidak masalah. Selama, tadi ya, tidak mengganggu kepentingan rakyat, masyarakat luas, selama dilakukan dengan tertib, tidak melakukan perusakan, tidak apalagi sampai dengan pembakaran seperti masa-masa lalu," imbuhnya.
Baca Juga:Transisi Haji Berjalan Baik, Kinerja Kemenhaj Diapresiasi Penasihat Khusus PresidenDjamari menambahkan, pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk anarkisme. "Ya, ada kantor pemerintahan sempat terbakar, atau dibakar. Itu sudah tidak ada toleransi buat kami. Ke depan tidak mungkin akan terjadi. Kami akan lakukan secara tegas," pungkasnya.
