Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons work from home (WFH) untuk ASN diperpanjang. Ia menilai hal itu tak masalah, asal pekerjaan tetap produktif.
"Yang penting begini, kita enggak ada masalah orang bekerja di rumah. Yang penting produksi berjalan," kata Dedi atau KDM usai menghadiri Rapat Paripurna Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan DPRD Jawa Barat terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu (5/8).
Menurutnya, produktivitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap meningkat meski menerapkan pola kerja yang lebih fleksibel.
Ia menambahkan, keberhasilan tidak hanya diukur dari kehadiran pegawai di kantor, tetapi dari capaian kerja yang dihasilkan.
"Jawa Barat kan ada WFH, produksi pembangunannya meningkat dibanding yang dulu masuk tiap hari," ujarnya.
Dedi menjelaskan, tidak semua jenis pekerjaan dapat dilakukan dari rumah. Menurutnya, pekerjaan yang bersifat administratif masih memungkinkan dikerjakan secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Sementara itu, pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pembangunan di lapangan tetap harus dilakukan secara tatap muka. Karena itu, penerapan WFH perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing bidang pekerjaan.
"Yang penting kalau yang administrasi itu kerja di rumah juga enggak ada masalah. Yang tidak bisa kerja di rumah ya mereka yang bekerja secara teknis di lapangan," jelasnya.
