Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono dianugerahi Warga Kehormatan Korps Marinir TNI AL.
Penganugerahan dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali di Pantai Todak, Pusat Latihan Pertempuran Marinir (Puslatpurmar) 9 Dabo Singkep, Kepulauan Riau, Rabu (5/8).
Selain diangkat sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir, kelima pejabat tersebut juga menerima Brevet Kehormatan Anti Teror Aspek Laut, Brevet Kehormatan Intai Amfibi, dan Brevet Kehormatan Komando Korps Marinir.
Mabes TNI mengatakan, penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kontribusi mereka dalam memperkuat kemampuan serta profesionalisme Korps Marinir TNI AL.
Menhan: TNI Siap Jaga Kedaulatan NegaraUsai meninjau Latihan Terintegrasi TNI 2026 dan mengikuti prosesi penganugerahan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan optimistis terhadap kesiapan TNI dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan negara.
Menurutnya, hasil latihan tersebut akan dilaporkan kepada Presiden RI selaku Panglima Tertinggi.
"TNI sudah mampu menjawab tantangan tugas dalam memelihara dan menjaga serta mengamankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Sjafrie.
Ia menegaskan, Latihan Terintegrasi TNI 2026 menjadi bukti kesiapan TNI dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara.
"Jadi latihan terintegrasi pada siang hari ini untuk membuktikan kepada Panglima Tertinggi bahwa Tentara Nasional Indonesia sudah siap sejak tahun 2026 untuk memikul beban tugas dalam rangka menjaga, memelihara, dan mengamankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegasnya.
Penganugerahan Warga Kehormatan dan brevet kehormatan yang bertepatan dengan pelaksanaan Latihan Terintegrasi TNI 2026 menjadi simbol soliditas dan sinergi antara TNI dan Kementerian Pertahanan dalam membangun kekuatan pertahanan yang profesional, modern, adaptif, serta siap menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
