Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengakselerasi pembangunan 44.121 hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah tersebut agar para penyintas segera memiliki tempat tinggal yang aman, layak, dan tangguh terhadap risiko bencana.
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan pembangunan huntap merupakan salah satu prioritas dalam pemulihan permanen. Pemerintah ingin memastikan pemulihan berlanjut hingga masyarakat benar-benar kembali menjalani kehidupan secara normal. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip build back better, yakni membangun kembali dengan kualitas yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih berkelanjutan.
"Pembangunan huntap dilakukan melalui tiga skema, yaitu insitu, eksitu mandiri, dan eksitu terpusat atau komunal. Ada dua instansi utama yang mengerjakan. Untuk pembangunan dalam kawasan atau relokasi komunal dilaksanakan Kementerian PKP dengan dukungan penyediaan lahan oleh pemerintah daerah. Sedangkan masyarakat yang memilih membangun kembali di lahannya sendiri yang dinyatakan aman akan difasilitasi oleh BNPB," kata Tito saat Konferensi Pers Update Program Prioritas/PHTC serta Percepatan Fase Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatera di Gedung Bakom, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Hingga saat ini, sebanyak 1.012 unit huntap telah selesai dibangun dan sudah dapat dimanfaatkan masyarakat, sementara 2.187 unit lainnya tengah memasuki tahap konstruksi. Progres tersebut terus dipacu seiring penyelesaian berbagai tahapan teknis di lapangan, mulai dari verifikasi penerima manfaat, kesiapan lahan, hingga pembangunan infrastruktur dasar kawasan permukiman.
Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan kebutuhan huntap terbesar, yakni 34.777 unit. Program tersebut meliputi 7.502 unit melalui skema insitu, 8.091 unit eksitu mandiri, dan 10.313 unit eksitu terpusat. Pembangunan huntap komunal di Aceh tersebar pada 45 lokasi dengan luas lahan mencapai 156,13 hektare dan dirancang untuk menampung sekitar 6.220 kepala keluarga.
Di Provinsi Sumatera Utara, pemerintah menargetkan pembangunan 6.779 unit huntap yang terdiri atas 990 unit insitu, 829 unit eksitu mandiri, dan 4.182 unit eksitu komunal. Sementara di Sumatera Barat, pembangunan mencakup 2.565 unit yang terdiri atas 631 unit insitu, 1.740 unit eksitu mandiri, dan 2.411 unit eksitu komunal.
Secara keseluruhan, pembangunan huntap komunal tersebar di 54 lokasi di tiga provinsi dengan total luas lahan mencapai 198,21 hektare dan kapasitas menampung 7.973 kepala keluarga. Adapun total kebutuhan pembangunan huntap melalui tiga skema tersebut meliputi 9.123 unit insitu, 10.660 unit eksitu mandiri, dan 16.906 unit eksitu komunal.
Tito menegaskan keberhasilan pembangunan Huntap merupakan hasil kolaborasi lintas sektor. Selain Kementerian PKP dan BNPB, program tersebut juga didukung Polri, Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Baznas, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, Danantara, hingga berbagai mitra swasta yang bersama-sama mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.
"Terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang telah membangun 2.603 unit huntap, terdiri atas 1.103 unit di Sumatera Utara, 1.000 unit di Aceh, dan 500 unit di Sumatera Barat," ujar Tito.
Menurut Tito, percepatan pembangunan huntap tidak hanya berbicara mengenai pembangunan rumah, tetapi juga memastikan setiap penyintas memperoleh hunian di lokasi yang aman dan sesuai dengan kebutuhannya. Karena itu, pemerintah melakukan verifikasi penerima bantuan, kajian keamanan lokasi, serta dialog dengan masyarakat sebelum pembangunan dilaksanakan.
(akd/ega)
