JAKARTA, KOMPAS.com - Ruang-ruang kelas di sejumlah sekolah dasar negeri (SDN) kini tak lagi dipenuhi anak-anak.
Di berbagai daerah, ada sekolah yang hanya memiliki belasan hingga puluhan siswa, bahkan satu kelas diisi kurang dari 10 anak.
Dilansir Kompas.id, kondisi tersebut terjadi di SD Negeri 1 Gedung Meneng, Bandar Lampung. Hanya ada dua murid baru pada tahun ajaran 2026/2027.
Di saat yang sama, banyak sekolah dasar swasta justru kebanjiran pendaftar hingga harus menyeleksi calon peserta didik.
Fenomena ini mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencari solusi.
Salah satu opsi yang mengemuka ialah menggabungkan (merger) sekolah-sekolah negeri yang jumlah siswanya terus menyusut.
Namun, benarkah persoalan utamanya terletak pada banyaknya sekolah?
Penyebab SD negeri sepi peminat
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan, pemerintah telah memetakan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang jumlah siswanya berada di bawah 60 hingga 100 orang.
Dari pendataan itu, pemerintah menemukan sedikitnya tiga penyebab utama sekolah negeri kehilangan murid.
"Penyebabnya tentu sangat-sangat kompleks, ya, tapi intinya keterbatasan jumlah anak usia sekolah," kata Mu'ti di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Selasa (4/8/2026).
Baca juga: Merger Puluhan SD, Disdik Kota Bogor Tunggu Perwali Terbit
Faktor kedua berkaitan dengan sejarah pembangunan pendidikan Indonesia.
Pada masa pemerintahan Presiden Ke-2 RI Soeharto, pemerintah membangun ribuan SD Inpres hingga hampir setiap desa memiliki sekolah dasar.
Program tersebut berhasil memperluas akses pendidikan pada masanya.
Namun, ketika jumlah anak menurun, banyaknya sekolah justru menyebabkan murid tersebar ke berbagai satuan pendidikan sehingga sebagian SD negeri kekurangan peserta didik.
Faktor ketiga adalah perubahan preferensi masyarakat.
"Memang ada tren keluarga-keluarga muda khususnya, bahkan mungkin keluarga kelas menengah muda, itu cenderung untuk anaknya belajar di sekolah swasta," kata dia.
Febrianto Adi Saputro Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti. (KOMPAS.COM/Febrianto Adi Saputro)
Menghadapi kondisi itu, Kemendikdasmen mulai membahas berbagai alternatif bersama Kementerian Dalam Negeri.
