Laju ekonomi Indonesia tetap bertahan di atas 5 persen pada triwulan II-2026. Di balik pertumbuhan yang tetap solid, tampak adanya gejala pergeseran peta. Tecermin dari mulai memudarnya kilau tambang, seiring dengan perlambatan ekonomi sejumlah wilayah berbasis sumber daya alam.
Saat gejolak ekonomi belum mereda, lagi-lagi laju pertumbuhan Indonesia tercatat mengesankan hingga setengah tahun pertama ini. Angkanya mencapai 5,29 persen secara tahunan, tepatnya pada triwulan II-2026. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,61 persen, kinerjanya tercatat melambat. Namun, dibandingkan periode sama tahun-tahun sebelumnya relatif menguat.
Seperti biasanya, konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama. Kontribusinya hampir separuh dari laju pertumbuhan nasional yang dicapai. Meskipun demikian, laju ini juga tercatat melambat jika dibandingkan triwulan pertama tahun ini. Sebagaimana yang sudah diprediksikan, tak ada momentum khusus, seperti hari raya keagamaan, yang mampu mendongkrak gerak dan belanja masyarakat.
Belanja pemerintah, meski tercatat laju pertumbuhannya paling besar pun mengalami perlambatan jika dibandingkan triwulan pertama. Kendati demikian, semua komponen pengeluaran menunjukkan adanya laju pertumbuhan yang positif.
Laju positif ini juga tergambar hampir di semua lapangan usaha. Pengadaan listrik dan gas, akomodasi makan minum, serta informasi dan komunikasi menjadi tiga sektor dengan kinerja pertumbuhan terbaik pada periode tersebut. Mengalahkan lima penopang utama, yakni manufaktur, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan.
Malahan, pertambangan yang sekitar lima tahun terakhir menjadi salah satu penyumbang utama ekonomi nasional justru kini kembali mencatatkan kontraksi. Di antara 17 lapangan usaha yang dipantau oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pertambangan dan penggalian menjadi satu-satunya sektor yang tumbuh minus 1,64 persen.
Kontraksi pada sektor pertambangan pada triwulan kedua ini turut dipengaruhi dinamika berbagai aturan baru pemerintah. Salah satunya, penataan kuota produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAB) tahun 2026, yang tujuannya untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga batubara di level global.
Selain itu, kontraksi sektor pertambangan juga disebabkan oleh penurunan produksi sejumlah komoditas tambang, seperti bauksit, bijih timah, dan bijih nikel. Kondisi semakin berat karena operasi tambang bawah tanah Grasberg Cave di Papua Tengah miliki PT Freeport Indonesia belum pulih sepenuhnya.
Meski demikian, sejatinya kontraksi pertumbuhan di sektor tambang itu bukan hal baru. Sebab, masuknya pertambangan ke zona negatif itu sudah dimulai sejak awal tahun lalu. Jika ditarik garis waktu yang lebih panjang, tampak kilau pertambangan kini mulai memudar.
Merujuk catatan BPS, masa emas sektor pertambangan terjadi di tahun 2021-2022. Saat sejumlah sektor tiarap, sektor berbasis sumber daya alam ini justru gemilang. Setelah terkontraksi cukup dalam hingga minus 2,72 persen pada 2021, lajunya kemudian melonjak hingga 5,22 persen.
Kontribusinya pada ekonomi nasional pun kian membesar. Titik puncaknya tercatat di tahun 2022 dengan sumbangan sebesar 12,64 persen. Pertama kalinya peran sektor pertambangan tercatat dua digit, setidaknya dalam satu dekade terakhir. Capaian ini tak lain karena tingginya permintaan pada komoditas tambang, terutama nikel pascapandemi.
Salah satu pendorong tingginya pertumbuhan sektor tambang ditopang oleh pengembangan kendaraan listrik yang kian meluas. Pada saat yang sama, Perang Rusia-Ukraina juga memicu kenaikan harga komoditas tersebut. Sebab, Rusia menjadi salah satu produsen nikel terbesar di dunia.
Kekhawatiran pasar global itu pada sisi lain memberi angin segar bagi Indonesia yang juga menjadi salah satu ”ladang” nikel. Booming komoditas pun tak terhindarkan.
Kendati demikian, tampaknya masa jaya pertambangan khususnya nikel tampaknya tak panjang, setidaknya hingga saat ini. Kontribusinya pada ekonomi nasional kian menyusut. Sejalan pula dengan laju pertumbuhannya yang kian tergerus. Sejak 2024, pertumbuhan 5 persen pada sektor pertambangan tampak sulit dicapai. Malahan, terkontraksi sejak tahun lalu.
Kejayaan komoditas itu tampaknya mulai menghadapi tantangan baru. Di tahun ini, situasinya kian menantang ketika pemerintah memangkas dan membatasi volume produksi sejumlah komoditas seperti batubara dan nikel.
Meski tak terlampau besar, hanya di kisaran 8 persen, pertambangan dan penggalian masuk lima besar sektor dengan kontribusi terbesar pada produk domestik bruto (PDB) nasional. Dengan catatan, kue ekonomi yang diciptakan hingga saat ini belum terdistribusi secara merata.
Pola sumbangan tambang yang perlahan menipis berimplikasi pada persoalan lainnya. Pada satu sisi, memang memberikan peringatan bahwa ekonomi yang mengandalkan komoditas relatif sulit bertahan dalam jangka panjang. Selain karena keberlanjutannya yang terancam, komoditas relatif sensitif terhadap berbagai gejolak global.
Pada sisi lainnya, menjadi tantangan tersendiri bagi daerah yang melesat karena komoditas. Catatan pertumbuhan mengesankan yang beberapa tahun belakangan diglorifikasi, kini juga mulai menunjukkan adanya penyusutan.
Sebagaimana yang tecermin di sejumlah provinsi di kawasan timur Indonesia. Pada rilis terbaru BPS pun, perlambatan itu terpampang nyata meski masih tercatat positif. Merujuk pengelompokan berdasarkan wilayah, laju pertumbuhan Maluku dan Papua melemah paling dalam, disusul Kalimantan dan Sulawesi.
Sedikit menilik wilayah Maluku dan Papua, kontributor utamanya adalah Maluku Utara. Saat ditelisik lebih dalam, besarnya kontribusi pertambangan untuk ekonomi Maluku Utara dimulai sejak 2021. Periode yang sama dengan menggeliatnya pertambangan nasional.
Kontribusinya semakin besar di tahun 2025 ketika seperlima PDRB Maluku Utara berasal dari pertambangan. Kian tak terelakkan dominasinya ketika smelter nikel dibangun, turut mendorong kinerja industri pengolahan. Hingga triwulan kedua tahun ini hampir separuh PDRB Maluku Utara dikuasai oleh pengolahan, dengan tambang yang cukup mendominasi. Namun, sumbangan pertambangannya kian turun.
Pola serupa juga terjadi di Sulawesi Tengah, dengan masa kejayaan dan kontribusi yang tak jauh berbeda. Kendati demikian, meredupnya pertambangan di Sulteng relatif lebih terasa. Laju pertumbuhan pertambangan pada triwulan kedua tahun ini tercatat minus. Kinerja industri pengolahannya juga melambat.
Fenomena ini menunjukkan, Indonesia harus semakin memperkuat ekonomi domestik yang lebih berkelanjutan. Transformasi pertambangan dengan hilirisasi yang sudah tercipta patut diapresiasi.
Namun, fakta terbaru memberi gambaran, rintangan yang harus dihadapi cukup besar dan relatif belum terjamin dalam jangka panjang. Ketergantungan pada kondisi global membuatnya semakin rawan guncangan.
Kondisi ini perlu menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengkreasikan peluang dan motor penggerak ekonomi untuk setengah tahun kedua yang akan berjalan. Sebab, tampaknya momentum ekonomi perlahan hilang, kecuali di akhir tahun. Pada saat yang sama, penopang ekonomi lainnya juga mulai memudar. (LITBANG KOMPAS)
