Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, menyoroti temuan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sarana utama transaksi deposit judi online (judol). Ia menilai perubahan pola transaksi tersebut harus direspons dengan pengawasan yang lebih ketat agar tidak semakin memperluas akses masyarakat, termasuk anak-anak, terhadap praktik judi online.
“Pemerintah tidak boleh hanya menghitung jumlah situs yang diblokir. Selama aliran dana, rekening penampung, dan pinjaman online ilegal masih tersedia, jaringan judi online akan terus berpindah bentuk,” kata Junico Siahaan yang kerap disapa Nico itu kepada wartawan, Kamis (6/8).
Berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penggunaan QRIS mencapai 88,6 persen dari total frekuensi transaksi deposit judi online pada triwulan I 2026. Sementara transaksi melalui transfer bank dan dompet elektronik turun menjadi 11,4 persen.
Merespons temuan tersebut, Nico meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengoordinasikan pengawasan transaksi digital bersama PPATK, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Polri, dan industri sistem pembayaran guna memutus rantai pendanaan judi online serta pinjaman online ilegal.
“Apalagi ada temuan bandar judi online kini menawarkan deposit mulai Rp 5.000 melalui QRIS. Ini sangat membahayakan karena bisa menyasar anak-anak,” tutur politisi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.
Nico menilai kemudahan deposit dengan nominal kecil berpotensi mendorong masyarakat untuk mencoba judi online. Menurutnya, transaksi yang tampak ringan dapat dilakukan berulang kali hingga menggerus pengeluaran rumah tangga.
“Deposit Rp 5.000 mungkin terlihat kecil. Namun, jika dilakukan berkali-kali setiap hari, uang untuk makan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan keluarga dapat habis tanpa terasa,” terang Nico.
PPATK sebelumnya juga mengungkap bandar judi online kini menyediakan berbagai metode pembayaran, mulai dari QRIS, dompet elektronik, transfer bank, hingga pulsa. Nilai deposit minimum yang sebelumnya sekitar Rp 50.000 pun kini dapat ditekan menjadi hanya Rp 5.000.
Dalam catatan capaian strategis PPATK, perputaran dana judi online sepanjang 2025 mencapai Rp 286,84 triliun dalam 422,1 juta transaksi. Meski nilainya turun sekitar 20 persen dibandingkan 2024 yang mencapai Rp 359,81 triliun, jumlah transaksinya justru meningkat lebih dari dua kali lipat.
PPATK juga mencatat nilai deposit judi online pada 2025 mencapai Rp 36,01 triliun dengan 12,3 juta orang melakukan deposit melalui bank, dompet elektronik, maupun QRIS.
Sementara pada triwulan I 2026 saja, perputaran dana telah mencapai Rp 40,3 triliun dengan nilai deposit Rp 10,59 triliun. di mana 88,6 persen frekuensi deposit dilakukan melalui QRIS.
“Turunnya nilai perputaran tahunan tidak boleh membuat pemerintah merasa persoalan telah selesai. Ketika frekuensi transaksi justru melonjak dan nominal deposit semakin kecil, berarti akses judi online semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat,” ungkap Nico.
Data PPATK dalam Program Mentoring Berbasis Risiko (Promensisko) 2025 menunjukkan sekitar 71,6 persen dari 1,07 juta pemain judi online pada triwulan I 2025 berpenghasilan di bawah Rp 5 juta. Selain itu, pada 2024 sebanyak 3,8 juta dari 8,8 juta pemain tercatat memiliki pinjaman.
Nico menilai kondisi tersebut menunjukkan tingginya kerentanan ekonomi para pemain judi online beserta keluarganya, meski data itu tidak otomatis membuktikan seluruh pinjaman berasal dari aktivitas judi maupun pinjaman online ilegal.
“Judi online bukan lagi sekadar persoalan pilihan individu. Ketika uang kebutuhan pokok habis dan pemain mulai mencari pinjaman untuk menutup kekalahan, dampaknya telah masuk ke ruang keluarga dan menjadi persoalan sosial,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan ancaman judi online terhadap anak semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data Komdigi per 13 Mei 2026, hampir 200 ribu anak Indonesia telah terpapar judi online, termasuk sekitar 80.000 anak berusia di bawah 10 tahun.
Di sisi lain, Nico mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memutus akses terhadap 3,7 juta situs dan konten judi online sejak 20 Oktober 2024 hingga 12 Juli 2026. Namun, ia menilai upaya tersebut perlu dibarengi dengan sistem pertukaran data lintas lembaga yang lebih cepat.
“Data Pemerintah tidak boleh bergerak lebih lambat daripada uang kejahatan. Keterlambatan pertukaran informasi memberikan waktu bagi pelaku untuk memindahkan dana, mengganti rekening, dan membangun jaringan baru,” ingat Nico.
Karena itu, Nico mendorong pemerintah memperkuat pengawasan terhadap transaksi digital melalui verifikasi merchant penerima QRIS, deteksi transaksi mencurigakan, serta pertukaran data secara real time.
“Saya mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan transaksi digital yang digunakan untuk judol melalui verifikasi merchant penerima QRIS, deteksi transaksi mencurigakan, dan pertukaran data secara real time,” tegasnya.
“Pemerintah juga harus memutus keterkaitan antara judol dan pinjol ilegal dengan menindak bandar, memblokir rekening penampung, menghentikan promosi, serta melacak aset dan praktik jual-beli rekening,” lanjut Nico.
Menurut Nico, pengawasan juga harus menjangkau merchant aggregator, submerchant, payment gateway, rekening hasil jual-beli, hingga rekening dormant yang disalahgunakan. Namun, langkah tersebut harus tetap dilakukan secara terukur agar tidak menghambat penggunaan QRIS untuk transaksi yang sah.
“Pemerintah juga harus menindak bandar dan pengelola jaringan melalui penelusuran serta perampasan aset, menghentikan promosi judi dan pinjol ilegal, serta memperkuat literasi keuangan digital bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penerima bantuan sosial, anak, pelajar, dan orang tua,” urainya.
“Karena, dampaknya sudah sangat mengancam, hingga merusak karakter generasi penerus bangsa. Negara harus hadir sebelum rekening masyarakat terkuras dan keluarga terjerat utang, bukan setelah kerusakan terjadi. Yang harus diputus bukan hanya situsnya, melainkan aliran dana dan seluruh ekosistem kejahatannya,” pungkas Nico.
