Data tersebut berfungsi sebagai rekomendasi perbaikan data penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran.
IDXChannel—Kementerian Kesehatan menyerahkan data dari beberapa wilayah kabupaten dan kota di Indonesia dengan tingkat stunting yang masih tinggi kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
Data tersebut berfungsi sebagai rekomendasi perbaikan data penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran sesuai tujuan awal, yaitu mencegah stunting.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam konferensi pers usai diskusi dan pertemuan bersama Kepala BGN, Sudaryono, bersama para ahli gizi di Kantor Kementerian Kesehatan, Rabu (5/8/2026).
“Jadi waktu pertama kali ketemu Pak Sudaryono, saya sampaikan nih, 'Oh teman-teman ahli gizi ini concern mengenai stunting,'. Jadi saya kasih ke beliau, 'Pak Dar, ini adalah list dari kabupaten/kota yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali’,” kata Budi.
Pemberian data tersebut juga dibenarkan oleh Kepala BGN, Sudaryono. Ia mengaku memang mendapatkan data tersebut yang merupakan bagian dari hasil program Cek Kesehatan Gratis besutan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Kesehatan.
“Jadi saya mendapatkan list, ini kan memang yang mendata di data di Kementerian Kesehatan ini top luar biasa. Jadi CKG (Cek Kesehatan Gratis), kemudian pelibatan data, mendata siapa yang stunting, di mana stunting tuh ada semua,” ujar Sudaryono.
Ia menyebut, data yang diberikan Kementerian Kesehatan tidak hanya soal angka stunting. Selain itu, terdapat data tentang siapa saja anak sekolah yang belum menerima program MBG, tetapi memiliki tingkat stunting yang tinggi.
“Termasuk anak sekolah itu, misalnya dia bagian dari yang didata stunting atau tidak, dia itu kemudian dapat MBG atau tidak, ada datanya. Nah, sehingga berdasarkan dari peta yang kemudian diberikan oleh Pak Menkes tadi ada kabupaten/kota yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali,” tutur dia.
Nantinya, data tersebut akan disatukan dengan data milik BGN, khususnya diselaraskan dengan data jumlah dapur di lokasi tersebut. Jika memang sudah terdapat dapur di wilayah tersebut, maka pihaknya akan langsung melakukan aktivasi.
“Jadi, dalam minggu-minggu ke depan ini, kita fokus pada bagaimana mengaktifkan dapur-dapur yang berada di wilayah dengan kondisi stunting yang tinggi dan sangat tinggi. Kalau belum ada dapur, kalau perlu kita khusus untuk membuat dapur di tempat-tempat itu,” pungkas Sudaryono.
Saat ini, data penerima manfaat MBG serta adanya fasilitas dapur SPPG di beberapa wilayah dengan angka stunting yang cukup tinggi itu masih dihitung oleh BGN.
(Nadya Kurnia)
