Kementerian Keuangan menilai pemanfaatan biodiesel dapat menjadi salah satu strategi untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) sekaligus menghemat devisa negara. Melalui peningkatan penggunaan bahan bakar nabati, potensi penghematan yang bisa diperoleh diperkirakan mencapai Rp 80 triliun hingga Rp 100 triliun.
Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan mengatakan, Indonesia masih bergantung pada impor BBM karena produksi minyak domestik belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. Saat ini, kebutuhan BBM mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi minyak nasional baru berada di kisaran 600 ribu barel per hari.
Menurut dia, pemerintah terus mendorong program biodiesel untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Dengan konsumsi diesel yang mencapai sekitar 17 juta hingga 18 juta kiloliter per tahun, peningkatan pemanfaatan biodiesel dinilai dapat mengurangi kebutuhan impor secara signifikan.
“Kebutuhan BBM kita itu, kan, sekitar 1,6 juta barel per hari. Produksi kita hanya sekitar 600 ribuan. Berarti, kan, 1 juta barel per hari itu harus kita impor. Makanya kemudian pemerintah keluar dengan kebijakan biodiesel, dan juga bioetanol," kata Rofyanto dalam Konsultasi Publik RUU APBN 2027, Kamis (6/8).
"Konsumsi kita itu, diesel, itu, kan, sekitar 17-18 juta kiloliter tahunnya. Katakanlah kita bisa 25 persen pakai biodiesel, itu, kan, berarti sekitar 4-5 juta. Kalau misalkan kita pakai biodiesel yang dari CPO, otomatis kita mengurangi impor BBM untuk solar. Itu bisa menghemat yang sangat signifikan. Bisa sampai Rp 80-100 triliunan,” lanjutnya.
Selain memperluas pemanfaatan biodiesel, pemerintah juga akan mengembangkan bioetanol sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional. Langkah tersebut dibarengi dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di desa-desa dan wilayah terpencil untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Di sektor transportasi, pemerintah juga akan melanjutkan dukungan terhadap penggunaan kendaraan listrik. Insentif untuk mobil listrik tetap diberikan, sementara program konversi sepeda motor berbahan bakar minyak ke motor listrik juga akan didorong melalui pemberian subsidi.
“Kalau kita mengoptimalkan peran biodiesel, kemudian juga akan kita galakkan juga bioetanol. Termasuk juga pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di desa-desa, di daerah terpencil, sehingga mereka bisa mendapatkan listrik, bisa menyalakan lampu di malam hari. Namun juga ini mengurangi ketergantungan kita ke impor BBM. Perkotaan, kan pemerintah juga memberikan insentif untuk mobil listrik, termasuk juga mendorong konversi motor BBM ke motor listrik. Nanti akan mendapat subsidi dari pemerintah,” ungkapnya.
Pemanfaatan energi terbarukan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam penyusunan APBN 2027. Kebijakan tersebut masuk dalam klaster prioritas kemandirian energi yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan akibat tingginya impor minyak.
